Mataram (Suara NTB) – Komisi III DPRD Kota Mataram bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram meninjau langsung proyek pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di kawasan Ampenan, Selasa (17/11/2026). Dalam inspeksi mendadak (sidak) tersebut, dewan mengingatkan pelaksana proyek agar pekerjaan pemasangan jaringan pipa tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat, terutama menjelang musim hujan.
dewan juga meminta agar dampak yang ditimbulkan selama proses pengerjaan, termasuk kerugian yang dialami masyarakat dan pelaku usaha, segera ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.
Sidak tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Abd Rachman, didampingi Wakil Ketua Komisi III Ahmad Azhari Gufron serta anggota Ismul Hidayat dan I Gede Wiska. Rombongan juga didampingi Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning, serta perwakilan perusahaan pelaksana proyek, yakni PT Adhi Karya dan PT Nindya Karya.
Pantauan Suara NTB sekitar pukul 10.40 Wita, peninjauan pertama dilakukan di Jalan Industri, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan. Di lokasi tersebut, rombongan melihat langsung pekerjaan pemasangan pipa utama yang dilaksanakan PT Adhi Karya dengan progres sekitar 7 persen.
Selanjutnya, rombongan meninjau pemasangan jaringan pipa yang akan terhubung dengan saluran limbah rumah tangga di Kompleks Perumahan Griya Elen, Kelurahan Pejeruk. Pekerjaan yang ditangani PT Nindya Karya tersebut telah mencapai progres sekitar 6 persen.
Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Abd Rachman, mengatakan sidak dilakukan untuk memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai rencana sekaligus melihat secara langsung dampaknya terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
Menurutnya, pembangunan SPALD-T merupakan proyek strategis yang diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, pelaksanaan pekerjaan harus tetap memperhatikan kondisi infrastruktur di sekitar lokasi, terutama jalan dan saluran drainase yang terdampak penggalian.
Ia mengingatkan agar lubang bekas galian tidak dibiarkan terbuka karena dapat membahayakan pengguna jalan serta mengganggu aktivitas masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Jangan sampai lubang-lubang yang digali dibiarkan begitu saja. Harus ditimbun kembali sebagaimana bentuk awalnya,” ujarnya, usai sidak.
Rachman juga menyoroti sejumlah saluran drainase yang terdampak pemasangan jaringan pipa. Ia meminta seluruh saluran maupun fasilitas lingkungan yang terganggu segera dikembalikan ke kondisi semula.
Terlebih, saat ini Kota Mataram mulai memasuki musim hujan. Menurutnya, proyek yang bertujuan mengatasi persoalan limbah domestik tersebut jangan sampai justru memunculkan persoalan baru, seperti genangan air akibat terganggunya fungsi drainase.
“Harapannya, pada musim penghujan ini tidak ada masalah lagi di masyarakat dan saluran-saluran yang ada di perumahan dikembalikan seperti kondisi normal,” tegasnya.
Selain pemulihan infrastruktur, Komisi III DPRD juga meminta perusahaan pelaksana memperhatikan masyarakat yang terdampak selama proses pengerjaan. Khususnya pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat aktivitas proyek agar dapat memperoleh ganti rugi sesuai ketentuan.
Rachman juga mendorong perusahaan melibatkan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan proyek SPALD-T, tentunya dengan mempertimbangkan keahlian dan kebutuhan pekerjaan di lapangan.
Proyek SPALD-T tersebut merupakan pekerjaan multiyears yang direncanakan berlangsung hingga 2029. Karena itu, Komisi III DPRD Mataram meminta seluruh pelaksana menjaga kualitas pekerjaan, memperhatikan keselamatan lingkungan sekitar, serta memastikan pemulihan fasilitas umum yang terdampak dilakukan secara optimal.
Sementara itu, Wakil Project Manager PT Adhi Karya, Lalu Irjan, menjelaskan pekerjaan di lapangan telah dimulai sejak 13 April 2026. Saat ini, pemasangan jaringan pipa dilakukan menggunakan metode jacking atau pemasangan pipa bawah tanah tanpa harus menggali seluruh permukaan jalan.
Melalui metode tersebut, pihaknya telah menyelesaikan pengeboran sepanjang sekitar 40 meter dengan menggunakan pipa berdiameter 1.000 milimeter atau satu meter. Sementara itu, pekerjaan menggunakan metode galian terbuka (open trench) telah mencapai sekitar 130 meter yang tersebar di kawasan Perumnas.
Irjan menyebutkan, meskipun progres fisik pekerjaan PT Adhi Karya baru mencapai sekitar 7 persen, pelaksanaannya masih menunjukkan perkembangan positif. Bahkan, realisasi pekerjaan tercatat mengalami deviasi sekitar 2 persen di atas target yang ditetapkan.
Terkait pembayaran ganti rugi bagi masyarakat terdampak, Irjan mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran sekitar Rp2 miliar. Namun, pencairan anggaran tersebut masih menunggu petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari pemerintah pusat.
“Kalau untuk anggaran sudah ada, kita masih menunggu juknisnya dari pusat,” pungkasnya. (pan)



