BerandaNTBKOTA MATARAMBerdampak pada Kualitas Pendidikan, Dewan Desak Pemkot Segera Tetapkan Kepala Sekolah Definitif

Berdampak pada Kualitas Pendidikan, Dewan Desak Pemkot Segera Tetapkan Kepala Sekolah Definitif

Mataram (Suara NTB) – Anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, Herman, A.Md., mendesak Pemerintah Kota Mataram segera mencari solusi atas persoalan belum definitifnya sejumlah kepala sekolah. Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap kualitas pendidikan karena kepala sekolah yang masih berstatus pelaksana tugas (Plt) memiliki keterbatasan dalam mengambil kebijakan.

Herman menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh terus berpaku pada persoalan sistem dan konsekuensi administratif tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap peserta didik. Menurutnya, kepentingan dan masa depan generasi Kota Mataram harus menjadi prioritas utama.

Ia mengungkapkan, persoalan kepala sekolah berstatus Plt telah berlangsung hampir tiga tahun. Kondisi ini dinilai memicu berbagai persoalan di sekolah, mulai dari keterbatasan pengambilan kebijakan hingga menurunnya minat masyarakat terhadap sejumlah sekolah.

“Kalau kita berpaku pada sistem dan hanya melihat untung rugi, dunia pendidikan kita akan begini terus. Plt ini sudah hampir tiga tahun lebih. Jangan biarkan kondisi ini terus berlanjut,” tegas Herman dalam rapat kerja bersama Dinas Pendidikan Kota Mataram di DPRD Kota Mataram, Selasa (17/11)

Ia mencontohkan hasil kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kota Mataram ke Dinas Pendidikan Kabupaten Badung. Menurutnya, pemerintah daerah setempat lebih aktif membangun koordinasi dengan institusi terkait untuk mencari solusi terhadap berbagai kendala dalam pengelolaan pendidikan.

Herman menilai, pola komunikasi dan koordinasi tersebut dapat menjadi referensi bagi Pemkot Mataram. Pemerintah daerah perlu lebih proaktif mencari alternatif penyelesaian, bukan sekadar menunggu atau terpaku pada ketentuan yang ada.

Ia juga memahami bahwa persoalan pengangkatan kepala sekolah berkaitan dengan kesejahteraan guru. Sebab, perubahan status jabatan dapat berkonsekuensi terhadap tunjangan profesi dan tambahan penghasilan.

Namun, Herman mengingatkan bahwa kerugian yang lebih besar justru akan dialami masyarakat apabila persoalan tersebut terus dibiarkan sehingga menghambat peningkatan mutu pendidikan.

“Kesejahteraan guru dan kepala sekolah harus kita perhatikan. Tetapi yang harus kita selamatkan juga adalah kualitas pendidikan anak-anak Kota Mataram. Jangan sampai generasi kita dirugikan,” ujarnya.

Herman turut menyoroti kesenjangan perhatian terhadap sekolah di Kota Mataram. Ia mencontohkan SMPN 20 Mataram yang dinilainya mendapat perhatian lebih, baik dari sisi fasilitas laboratorium komputer maupun dukungan sumber daya manusia.

Menurutnya, sekolah-sekolah di wilayah pinggiran juga harus mendapatkan perhatian dan dukungan yang setara. Pemerintah diminta melakukan evaluasi menyeluruh agar seluruh peserta didik memperoleh layanan pendidikan berkualitas.

Menanggapi desakan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, H. Yusuf, S.Pd., M.Pd., mengatakan pihaknya terus berupaya mempercepat proses pengangkatan kepala sekolah definitif. Namun, proses tersebut harus mengikuti ketentuan dan standar operasional prosedur (SOP) dari kementerian.

Yusuf mengaku berada dalam posisi dilematis karena di satu sisi harus menjaga kelancaran pelayanan pendidikan, tetapi di sisi lain tidak ingin melanggar ketentuan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum maupun administratif.

“Kami harus mengikuti SOP dari kementerian. Kalau kita langgar tentu ada konsekuensinya. Kami juga tidak menginginkan pelayanan pendidikan terganggu. Karena itu, kami sangat berhati-hati,” jelas Yusuf.

Ia menerangkan, pengangkatan kepala sekolah mengacu pada Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Dalam regulasi tersebut terdapat sejumlah persyaratan, di antaranya pendidikan minimal S1 atau D4 serta memiliki sertifikat calon kepala sekolah.

Dari 99 calon kepala sekolah yang diusulkan, sebanyak 78 sedang diproses dalam sistem, sedangkan 16 lainnya ditolak oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Proses tersebut melibatkan tiga lembaga sehingga membutuhkan koordinasi lintas instansi.

Yusuf menyebutkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) untuk mengidentifikasi kendala dalam sistem pengangkatan tersebut. Bahkan, operator Dinas Pendidikan telah diminta langsung melakukan koordinasi ke balai.

Di sisi lain, Pemkot Mataram telah mengalokasikan anggaran APBD untuk melatih 47 calon kepala sekolah. Mereka dipersiapkan untuk mengisi sejumlah jabatan yang masih kosong, termasuk di SMPN 1, SMPN 2, SMPN 6, SMPN 7, dan SMPN 13 Mataram.

Yusuf menegaskan, keterlambatan pengangkatan bukan disebabkan persoalan suka atau tidak suka terhadap individu tertentu. Pihaknya memastikan tidak ada kepentingan pribadi maupun intervensi dalam proses tersebut. (fit)

\

IKLAN

spot_img
RELATED ARTICLES

IKLAN









VIDEO