Giri Menang (Suara NTB) – Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) menyorot efektivitas belanja operasi dan proporsionalitas belanja modal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lobar. Fraksi-fraksi di DPRD Lobar menyoroti besarnya porsi belanja operasi yang mencapai Rp1 triliun 762 miliar lebih khususnya pada komponen belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Pasalnya, jika dibandingkan dengan belanja modal yang dialokasikan sebesar Rp269 miliar lebih.
DPRD menyoroti belanja operasi yang mencapai Rp1 triliun 762 miliar lebih khususnya pada komponen belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Belanja pegawai mencapai Rp900 miliar lebih, tapi belanja modal Rp269 miliar.
Hal itu disorot melalui pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap RAPBD Lobar tahun 2027, yang disampaikan juru bicara fraksi-fraksi DPRD Lobar, H. Husnan Wadi pada Rabu (18/11/2026). Jumlah belanja modal ini dinilai hampir tiga kali lipat dibanding belanja pegawai.
Fraksi-fraksi dewan memandang perlu adanya penekanan rasio belanja birokrasi agar ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur publik, jalan, jaringan, irigasi, serta sarana pendidikan dan kesehatan melalui belanja modal dapat ditingkatkan secara signifikan pada tahun-tahun mendatang. Karena infrastruktur yang merata dan berkualitas adalah prasyarat mutlak bagi keadilan pembangunan di Lobar.
Fraksi DPRD juga menyoroti kasus hukum yang menimpa pimpinan daerah telah mengguncang kepercayaan publik dan berdampak terhadap psikologi birokrasi. Pada saat yang sama, kita menghadapi persoalan rendahnya eksekusi kegiatan, potensi membesarnya SILPA, serta keraguan sebagian OPD dalam melaksanakan kegiatan yang telah dianggarkan, maka APBD 2027 harus menjadi titik baliknya.
“Secara umum, kami memandang bahwa Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 ini merupakan instrumen fiskal yang sangat krusial dalam menjawab dinamika tantangan pembangunan, pemulihan ekonomi, serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di ‘Bumi Patut Patuh Patju’ yang kita cintai,” tegasnya.
Menurutnya, pandangan umum ini tidak boleh dipahami hanya sebagai rutinitas konstitusional. APBD adalah instrumen utama pemerintah daerah untuk memenuhi hak masyarakat. Karena itu, pembahasan Rancangan APBD tahun anggaran 2027 harus dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa Lobar membutuhkan koreksi, konsolidasi dan pembenahan tata kelola pemerintahan.
Sementara itu, Wabup Lobar, Hj. Nurul Adha menyampaikan belanja operasi yang direncanakan tahun 2027 sebesar Rp1 triliun 762 miliar lebih. Belanja ini terdiri dari beberapa item, di antaranya belanja pegawai sebesar Rp900 miliar lebih. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp817 miliar lebih. Belanja Subsidi sebesar Rp7 miliar. Belanja Hibah sebesar Rp35 miliar lebih, dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1 miliar 500 juta.
Sementara untuk belanja modal yang direncanakan sebesar Rp269 miliar lebih, dengan rincian belanja modal tanah sebesar Rp52 miliar lebih. Belanja nodal peralatan dan mesin sebesar Rp55 miliar lebih. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp80 miliar lebih. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp80 miliar lebih. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp403 juta lebih.
Selanjutnya, Belanja Tidak Terduga pada RAPBD 2027 dianggarkan sebesar RP30 miliar. Dan belanja transfer Pada RAPBD 2027 direncanakan sebesar Rp172 miliar lebih. (her)



