Selong (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan dan gedung pada tahun anggaran 2027. Prioritas tersebut tidak jauh berbeda dengan arah pembangunan tahun 2026, meskipun pemerintah daerah masih akan menyesuaikannya dengan kondisi kemampuan keuangan daerah.
Bupati Lotim, H. Haerul Warisin, menjelaskan, penentuan program pembangunan 2027 sangat bergantung pada besaran anggaran yang tersedia. Salah satu hal yang masih ditunggu kepastiannya adalah kemungkinan pengambilalihan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh pemerintah pusat.
Menurutnya, apabila kebijakan tersebut terealisasi, ada potensi ruang fiskal daerah menjadi lebih longgar sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan lainnya.
“Yang jelas, 2027 ini di samping kita juga sedikit membangun infrastruktur jalan, kita akan selesaikan gedung-gedung yang masih menjadi prioritas. Kita lihat dulu angkanya, seperti apa kemampuan anggaran kita,” jelasnya.
Selain pembangunan jalan dan gedung, Bupati juga menyinggung rencana penyelesaian pembangunan masjid. Pembahasan lebih lanjut mengenai penganggaran dan mekanismenya akan dilakukan bersama DPRD pada tanggal 27 November 2026 mendatang.
Ia menjelaskan, pembiayaan pembangunan masjid tersebut direncanakan bersumber dari APBD sebesar Rp30 miliar dan kontribusi masyarakat sekitar Rp20 miliar, termasuk dukungan dari kalangan ASN. Karena melibatkan partisipasi masyarakat dan ASN, pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi serta pengondisian sejak awal agar kontribusi yang diharapkan tidak menjadi beban.
“Ini perlu pengondisian awal. Kita perlu memberikan pemahaman kepada teman-teman ASN, kemudian masyarakat juga perlu disosialisasikan sehingga Rp20 miliar itu tidak menjadi berat,” ungkapnya.
Bupati menambahkan, kontribusi masyarakat tersebut direncanakan masuk dalam pos pendapatan lain-lain yang sah.
Di sisi lain, Haerul Warisin juga menyampaikan perkembangan terkait harapan pemerintah daerah terhadap kebijakan anggaran dari pemerintah pusat. Hal itu disampaikannya setelah menerima penghargaan dalam bidang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Dalam kesempatan tersebut, ia mengaku mendapat pesan agar para kepala daerah bersabar karena pemerintah pusat masih mengupayakan peningkatan alokasi anggaran yang masuk ke APBD daerah.
Menurutnya, terdapat harapan agar alokasi anggaran untuk daerah dapat kembali ditingkatkan sehingga tidak lagi terbebani kebijakan efisiensi seperti sebelumnya. (rus)



