BerandaNTBLOMBOK BARATDPRD Lobar Pertanyakan Realisasi Program Rp1 Miliar per Desa

DPRD Lobar Pertanyakan Realisasi Program Rp1 Miliar per Desa

Giri Menang (Suara NTB) – DPRD Lombok Barat (Lobar) menyampaikan Pandangan Umum Gabungan Fraksi-fraksi Dewan, yang terdiri dari sembilan fraksi. Dalam pandangan umumnya gabungan fraksi mempertanyakan 26 pertanyaan ke eksekutif untuk memperdalam substansi. Beberapa pertanyaan itu menyangkut kenaikan Pendapat Asli Daerah (PAD) hingga realiasi program Rp1 miliar per desa yang menjadi unggulan Pemkab.

Pandangan umum sembilan fraksi di antaranya Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi PKS, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN dan Fraksi Perindo terhadap RAPBD 2027 disampaikan oleh juru bicara Husnan Wadi dalam sidang paripurna, Rabu (18/11/2026).

Husnan Wadi menyampaikan, kenaikan PAD ini perlu dibarengi strategi konkret pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD tersebut, tanpa menambah beban ekonomi masyarakat kecil.  Selanjutnya sektor apa saja yang menjadi sumber utama peningkatan PAD tahun 2027. Pemkab perlu melakukan pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah secara menyeluruh.

“Bagaimana pemerintah memastikan bahwa target PAD yang ditetapkan benar-benar realistis dan dapat direalisasikan, sehingga tidak menjadi beban dalam pembiayaan belanja daerah,” tanya jubir.

Selanjutnya, dewan mempertanyakan langkah pemerintah daerah dalam mengoptimalkan aset daerah yang selama ini belum produktif atau belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah.

Hal lain yang menjadi pertanyaan dewan,terkait komitmen pemerintah daerah untuk memastikan bahwa belanja APBD 2027 benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi kebutuhan belanja rutin birokrasi. Dan sejauh mana Pemkab telah melakukan evaluasi terhadap program-program tahun sebelumnya yang penyerapannya rendah atau tidak memberikan dampak signifikan kepada masyarakat.

Termasuk langkah konkret pemerintah untuk memastikan setiap program dan kegiatan memiliki indikator keberhasilan yang terukur, sehingga anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Dewan juga menanyakan terkait realiasi program 1 miliar per desa. “Bagaimana implementasi di apbd terkait dengan program 1 miliar per desa sesuai RPJMD?” ujarnya.

Lebih lanjut dewan menanyakan juga soal kebijakan sektor pendidikan, pelayanan kesehatan di wilayah 3T, UHC dan lainnya. Dewan juga menanyakan perihal program RTLH untuk masyarakat. Program yang tak tereksekusi tahun ini, termasuk dari profss pokok pikiran DPRD diperkirakan masuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Dewan minta di perjelas alokasi anggaran tahun depan. Di samping itu, dewan mendorong keberpihakan anggaran terhadap UMKM, petani, nelayan, pelaku ekonomi kreatif, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan pemberdayaan ekonomi.

Sementara itu, Sekda Lobar, H. Fauzan Husniadi yang hadir mewakili Wabup Lobar, Hj. Nurul Adha yang pada saat bersamaan ada agenda keluar daerah, menyampaikan bahwa pihak eksekutif alan memberikan jawaban pada agenda sidang paripurna selanjutnya yakni jawaban Kepala daerah atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD. Pihaknya pun menyampaikan terima kasih pada DPRD atas pernyataan, masukan dan saran yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemkab. (her)

IKLAN

spot_img
RELATED ARTICLES

IKLAN









VIDEO