Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB mengirim sekitar 20 ton telur ke luar daerah, tepatnya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pengiriman puluhan ton telur ini menjadi yang pertama di NTB setelah daerah berhasil surplus hingga 5.890 ton telur di tahun ini. Dari 20 ton tersebut, 9,6 ton ditujukan ke Kota Kupang, dan 11,1 ton ke Manggarai Barat.
Memberikan sambutan pada pelepasan pengiriman telur ke NTT di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Kamis (19/11), Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan surplus produksi harus menjadi peluang ekonomi bagi para peternak. Karena itu, dilakukan perluasan akses perdagangan antardaerah guna memperkuat posisi peternak sekaligus menjaga keberlanjutan usaha peternakan ayam petelur di NTB.
“Tidak ada satu solusi tunggal yang menyelesaikan semuanya, sehingga semua lini harus kita benahi bersama. Dengan terbukanya jalur perdagangan ke NTT, kita berharap pasar semakin luas dan margin keuntungan peternak kita semakin membaik,” ujarnya.
Berdasarkan data terakhir, produksi telur ayam ras NTB diperkirakan mencapai 52 ribu ton, sementara kebutuhan konsumsi daerah sekitar 46 ribu ton. Dengan Lombok Tengah menjadi sentra produksi telur terbesar mencapai sekitar 17 ribu ton, disusul Lombok Timur sekitar 15 ribu ton dan Lombok Barat sekitar 13 ribu ton.
Kemudian ada Lombok Utara dengan 1,8 ribu ton, Dompu 1,1 ribu ton, Sumbawa Barat 1,1 ribu ton, Sumbawa 500 ton, Bima 400 ton, Kota Mataram 229 ton, dan Kota Bima 122 ton.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Muhamad Riadi, mengatakan pengiriman perdana ini merupakan hasil koordinasi dan proses analisis risiko selama empat bulan terakhir. Hasil analisis dari pihak NTT menyatakan produk telur asal NTB masuk kategori risiko rendah (low risk), sehingga lalu lintas komoditas tersebut dapat dibuka sesuai ketentuan.
Pemerintah bersama pelaku usaha dan koperasi berharap pengiriman ini berkembang menjadi hubungan perdagangan yang berkelanjutan. Untuk itu, mutu telur harus dijaga sejak pengemasan hingga pengangkutan, pasokan disesuaikan dengan kebutuhan pasar, dan seluruh persyaratan karantina dipenuhi.
Pengiriman perdana ini bukan sekadar perpindahan komoditas dari satu provinsi ke provinsi lain. Lebih dari itu, langkah tersebut membuka peluang bagi produk peternakan NTB untuk menjangkau pasar yang lebih luas.
“Bagi pemerintah daerah, keberhasilan memperluas pasar harus berujung pada meningkatnya penyerapan produksi, membaiknya pendapatan peternak, dan tumbuhnya usaha peternakan yang semakin berdaya saing,” katanya.
Harga Telur Rendah di Tengah Limpahan Produksi
Di tengah melimpahnya produksi telur lokal, harga telur di tingkat peternak dinilai masih cukup rendah. Saat ini, harga telur di tingkat pedagang sekitar Rp23-24 ribu per kilogram. Sementara, di tingkat peternak telur per kilogramnya dibeli dengan harga Rp19 ribu, jauh di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) telur yang berada di kisaran Rp28 – Rp30 ribu. Dan Harga Pokok Produksi (HPP) yang berkisar Rp26 ribu.
“Kalau di pasar itu harga normal. Tidak terlalu rendah, di peternak, baru jadi masalah ini. Harga di peternak itu rendah, jauh di bawah acuan. Jadi pengepul itu yang menikmati,” ucap Riady.
Selain harga yang rendah di tingkat peternak, munculnya telur ilegal juga menjadi masalah. Hingga kini, Riady mengaku belum bisa mengatasi masuknya telur ilegal dari luar NTB seperti Pulau Bali dan Jawa Timur. Padahal, sejak peternak NTB berhasil memenuhi kebutuhan telur lokal, Pemprov sudah tidak pernah lagi menerbitkan rekomendasi untuk memasukkan telur ke Bumi Gora.
“Kita sudah imbau mereka supaya menghentikan perilaku seperti ini. Karena secara dokumen resmi kami tidak pernah menerbitkan rekomendasi untuk masuknya telur semenjak kita bisa mandiri,” bebernya.
Menurutnya, Pemprov beberapa kali menutup pintu masuk perusahaan pengirim telur secara ilegal ke NTB tersebut. Namun, selalu saja ada pintu-pintu lain sehingga mereka berhasil memasukkan telur dari luar NTB. Dengan situasi ini, peternak lokal sulit mendapatkan keuntungan. (era)




