Tanjung (Suara NTB) – Pejabat Pengelola Informasi Desa (PPID) mengaku pesimis bisa bersaing dengan desa-desa lain di Indonesia dalam Lomba Website Desa Tingkat Nasional tahun 2027. Sikap tersebut tak lepas dari adanya gangguan akses masuk pada website milik desa yang dikelola pusat melalui pemerintah kabupaten.
Sekretaris Desa sekaligus Pengelola Website Desa Karang Bajo, Satria Al Bayani, mengakui gangguan website desa sudah berlangsung lama atau setidaknya mulai tahun 2025. Dalam dua tahun ini, pihaknya hanya bisa masuk atau log in ke website Desa Karang Bajo tetapi tidak bisa mengakses halaman lebih lanjut. Kendala tersebut otomatis menghambat input berbagai dokumen menyangkut kebijakan desa, APBDes hingga informasi dan publikasi masyarakat.
“Gangguan website sudah dari, tahun 2025 lalu. Kami menduga, apa karena biaya perpanjangan oleh Kabupaten yang tidak dibayar atau bagaimana?” ujar Satria yang biasa disapa Jenggo ini.
Ia menegaskan, gangguan website tersebut berdampak pada citra pelayanan informasi publik melalui media resmi pemerintah desa tidak dapat dijalankan. Diantara sejumlah informasi publik yang tidak dapat input meliputi; data desa berisi profile desa; APBDes; berita-berita kegiatan harian Pemdes, Informasi dan pengumuman yang bersifat urgen maupun sosialisasi pelayanan; produk hukum desa, hingga informasi pariwisata dan budaya desa yang menunjang potensi pariwisata desa.
“Ya minimal APBDes dapat dibaca oleh publik. Kalau ini tidak diperbaiki, keterbukaan informasi publik tidak jalan kalau begini,” cetusnya.
Di sisi lain, Pemdes Karang Bajo aku Jenggo, menyiasati gangguan tersebut dengan membuka kran informasi website mandiri (karangbajo eksplore) di luar website resmi yang dikelola pemerintah. Pihaknya dibantu oleh NGO sehingga beberapa informasi desa dipublikasikan melalui website tersebut.
“Kami sangat berharap gangguan ini diperbaiki. Tahun 2027 kami akan ikut Lomba Website Desa Tingkat Nasional. Pemprov NTB sudah bersurat, sehingga dalam rencana kami, khusus untuk Karang Bajo, kami akan tayangkan informasi dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris,” kata Jenggo.
Hal senada dikatakan Admin website Desa Senaru, Ahmad Hairi. Laman senaru.desa.id sebagai website resmi, tidak bisa diakses, bahkan dinyatakan sebagai situs berbahaya. Pengguna yang mengakses alamat tersebut justru diminta kembali dengan alasan keamanan.
Pihaknya merasa aneh dengan kendala website tersebut. Pasalnya, website desa-desa dengan potensi wisata tinggi seperti Senaru, Karang Bajo, Bayan dan Loloan, nyaris tidak bisa dikelola oleh admin PPID Desa.
“Dulu pernah aktif saat pelatihan, namun saat pelatihan selesai, tidak bisa diakses lagi,” ujarnya ikut berharap ada penanganan dari instansi terkait di Kabupaten.
Terpisah, Kepala Dinas Kominfo Lombok Utara, Haerul Anwar, S.Kom., yang dikonfirmasi menjelaskan pihaknya sudah turun ke semua desa untuk melakukan pembinaan pengelolaan website desa. Pihaknya menemukan ada beberapa kendala di tingkat pengelola informasi desa. Antara lain disebabkan oleh Domain desa.id tidak aktif; SSL tidak aktif, hingga operator SID berganti.
“Kita sudah melakukan langkah dengan mendaftarkan atau mengaktifkan kembali domainnya, mengaktifkan kembali SSL dan meminta operator pengganti,” ujar Anwar.
Ia melanjutkan, Kominfo akan terus melakukan pembinaan kepada PPID Desa agar pelayanan informasi publik tidak menemui hambatan.
Di sisi lain, Anwar membantah kendala website desa akibat tidak dibayarkannya perpanjangan domain oleh pemerintah kabupaten. Sebaliknya, problemnya lebih ke teknis.
“SSLnya itu belum aktif, sudah saya perintahkan Kabidnya untuk di-cek. Aplikasinya aplikasi Pusat, jadi kita yang bantu Desa untuk pengelolaannya dan Desa melakukan update sendiri informasi dan datanya. Seluruh desa berlaku sama,” tandasnya. (ari)




