BerandaNTBLOMBOK UTARABina Tata Kelola Pemdes, DP2KBPMD KLU Turun ke Desa-Desa

Bina Tata Kelola Pemdes, DP2KBPMD KLU Turun ke Desa-Desa

Tanjung (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU), melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP2KBPMD), turun koordinasi ke desa-desa di KLU. Rapat koordinasi berlangsung untuk seluruh desa di kecamatan Bayan, bertempat di Kantor Kecamatan Bayan, KLU, Kamis (19/11/2026).

Kepala Dinas P2KBPMD KLU, Atmaja Gumbara, SP., ME., mengungkapkan rapat koordinasi digagas oleh pihak Kecamatan Bayan melibatkan lintas instansi, yaitu DP2KB dan Inspektorat KLU. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam membina tata kelola pemerintahan desa, termasuk tata kelola keuangan desa.

“Jadi, kami bersama Inspektorat dan Kecamatan turun membina pemerintahan desa khususnya mengenai tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa,” ungkap Atmaja.

Melalui kegiatan tersebut, DP2KBPMD dan Inspektorat memberikan penjelasan atau peningkatan kapasitas pemahaman kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa bagi desa-desa se-kecamatan Bayan.

Atmaja menegaskan, pembinaan  kepada Pemdes sangat diperlukan dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa. Pasalnya, pemerintahan desa menghadapi banyak dinamika, terutama menyangkut regulasi dari pusat sampai daerah.

Pada rakor tersebut, Atmaja menjelaskan, pihaknya menyampaikan materi tentang regulasi-regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Regulasi desa yang tertuang dalam Undang-Undang 6/2014, Undang-Undang 3/2024, PP 16/2026 hingga Permendagri 20/2018 tentang pengelolaan keuangan desa, seluruhnya dipertajam.

Para Kepala Desa dan perangkatnya, diberikan pemahaman agar setiap penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan tugas dan fungsi yang sudah diatur oleh pemerintah.

Atmaja berharap tata kelola pemerintahan desa khususnya menyangkut kebijakan APBDes, tetap berada pada koridor aturan yang ada. Di mana, kepala desa dalam jabatannya, bertindak selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), sekretaris desa memiliki fungsi mengoordinir penyelenggaraan APBDes atau penyusunan APBDes, termasuk melakukan verifikasi terhadap kegiatan desa, serta peran Bendahara Desa dalam proses penataan keuangan.

Atmaja tak membantah, pembinaan kepada Pemdes perlu ditingkatkan. Mengingat, salah satu desa yakni Desa Akar-akar di KLU, saat ini sedang dalam proses penanganan hukum yang melibatkan mantan kepala desa. Pemkab melalui DP2KB dan Inspektorat, perlu membina sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.

“Sementara ini (pembinaan) kita secara umum saja. Mengenai hal-hal teknis yang ada di desa atau kondisi masing-masing desa, itu nanti mungkin perlu penanganan tersendiri,” tandasnya.

Terpisah, Sekretaris Desa Karang Bajo, Satria Al Bayani, merespons positif koordinasi dan pembinaan pemdes tersebut. Terlebih lagi, materi yang dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas dan Inspektur, menjadi bentuk pembinaan serius pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa.

“Hadirnya Pak Kadis dan Pak Inspektur, kami merasa bahwa inilah bentuk perhatian khusus Pemda kepada semua desa yang ada di Bayan,” ujarnya.

Ia mengakui, materi yang disampaikan oleh narasumber berkaitan dengan 43 regulasi yang mesti harus tetap dipelajari oleh desa. Pada proses tersebut, pihaknya berharap intensitas pembinaan dapat dilakukan konsisten setiap tahun. (ari)

IKLAN

spot_img
RELATED ARTICLES

IKLAN









VIDEO