BerandaNTBLOMBOK TIMURRancangan APBD 2026, DPRD Lotim Soroti Bengkaknya Belanja Pegawai

Rancangan APBD 2026, DPRD Lotim Soroti Bengkaknya Belanja Pegawai

Selong (Suara NTB) – DPRD Lombok Timur (Lotim) sedang menyusun rencana belanja daerah untuk 2027 dengan angka yang tidak kecil, Rp3,176 triliun. Angka tersebut menggambarkan besarnya sumber daya keuangan yang akan dikelola pemerintah daerah. Namun, di balik triliunan rupiah itu, masih ada jalan yang rusak, masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih, warga wilayah utara yang mengharapkan rumah sakit lebih dekat, serta petani yang menunggu perbaikan saluran irigasi.

Sementara itu, lebih dari Rp1,315 triliun direncanakan untuk belanja pegawai.

Kontras antara besarnya anggaran dan kebutuhan dasar masyarakat itulah yang mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Lotim, Rabu (18/11/2026). Pandangan umum sejumlah fraksi memperlihatkan bahwa RAPBD 2027 bukan sekadar persoalan menghitung pendapatan dan belanja. Lebih jauh, dokumen tersebut menjadi cermin tentang bagaimana pemerintah menentukan prioritas pembangunan.

Dari total belanja daerah sekitar Rp3,176 triliun, alokasi belanja pegawai mencapai Rp1,315 triliun lebih. Jika dibandingkan dengan total belanja, porsinya berada di kisaran 41 persen. Angka ini menjadi perhatian Fraksi PKB, NasDem, dan Perindo. Ketiganya mengingatkan bahwa besarnya belanja pegawai jangan sampai mengurangi kemampuan fiskal pemerintah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

PKB melalui Ketua Fraksi Abrorni Luthfi meminta pemerintah mengevaluasi efektivitas belanja pegawai. NasDem yang dipimpin Mustayib, S.H., mengingatkan agar anggaran tersebut berbanding lurus dengan peningkatan kualitas dan produktivitas aparatur.

Sementara Perindo mengusulkan moratorium penerimaan tenaga kerja baru apabila tenaga yang tersedia masih bisa didistribusikan secara maksimal. Perindo juga menolak pengadaan fasilitas yang dinilai tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, termasuk mobil listrik bagi pejabat pemerintah daerah.

Fraksi PKS secara khusus mendesak pemerintah memprioritaskan pembangunan rumah sakit di wilayah daerah pemilihan utara. Pandangan umum yang dibacakan TGH. Muliadi M. Amin, Lc., itu menyoroti persoalan jarak dan waktu tempuh masyarakat ketika harus mengakses rumah sakit rujukan. PKS juga meminta kejelasan status eks Lapangan Apitaik yang disebut-sebut akan direncanakan untuk pembangunan rumah sakit atau puskesmas.

PKS menyoroti belum optimalnya pengelolaan pipa eks Treng Wilis dan sumber mata air Taer-Aer di Kecamatan Montong Gading. Dampaknya dirasakan masyarakat di sejumlah desa di Montong Gading dan Terara.

Bahkan, masyarakat dari kedua kecamatan tersebut disebut telah dua kali mendatangi DPRD untuk menyampaikan keluhan dan meminta penyelesaian.

Di wilayah hulu, persoalan menjadi semakin kompleks. Infrastruktur pengairan di kawasan utara Montong Gading dan Sikur dilaporkan mengalami kerusakan, ambrol, tertimbun longsoran, hingga berada di kawasan tanah labil. Padahal, kawasan tersebut merupakan penyangga sumber mata air dan pertanian.

Kerusakan saluran pengairan berpotensi mengganggu produksi pertanian. Karena itu, PKS meminta pemerintah tidak hanya memperhatikan pembangunan di wilayah hilir, tetapi juga membenahi kawasan hulu yang menopang ketersediaan air dan ketahanan pangan.

Golkar pun menekankan perlunya subsidi sarana produksi pertanian dan perbaikan irigasi tersier. Perlindungan nelayan serta kelanjutan subsidi bunga KUR bagi pelaku usaha mikro juga menjadi perhatian.

Di sektor infrastruktur, daftar usulan yang disampaikan fraksi-fraksi memperlihatkan masih banyak kebutuhan pembangunan di berbagai wilayah.

PKB mengusulkan pembangunan jalan dua jalur Masbagik–Selong, penataan wajah Kota Selong, pembenahan drainase Perempatan Lenek, hingga pengaspalan jalan alternatif Aik Dewa menuju Dusun Kedondong, Desa Pringgasela Selatan.

PKS meminta perbaikan jalan di Dapil 2 dan Dapil 4 yang masih mengalami kerusakan berat.

Fraksi Demokrat mengusulkan perbaikan sejumlah ruas jalan di Kecamatan Aikmel, Jembatan Songgen yang menghubungkan Desa Wanasaba dan Wanasaba Lauk, pembangunan talut jalan Wanasaba–Karang Baru sepanjang empat kilometer, serta peningkatan jalan Tanak Kaken menuju Desa Sukarara.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah sisa anggaran proyek tahun jamak berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2025. Program tersebut telah menyelesaikan sekitar 53 ruas jalan sepanjang 77,25 kilometer. Namun, terdapat sisa anggaran Rp37,3 miliar yang terdiri dari Rp16,1 miliar sisa penyerapan uang muka dan Rp21,2 miliar sisa kontrak pekerjaan.

Dari sisi pendapatan, RAPBD 2027 menargetkan PAD sebesar Rp602,052 miliar, sedangkan pendapatan transfer mencapai sekitar Rp2,542 triliun.

Total pendapatan tercatat Rp3.176.669.000.000, sementara hasil penjumlahan komponen PAD, transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah hanya Rp3.176.204.000.000.

Di tengah tuntutan pemerataan pembangunan, muncul pula persoalan anggaran pokok-pokok pikiran DPRD sekitar Rp23 miliar yang tidak dilaksanakan. (rus)

IKLAN

spot_img
RELATED ARTICLES

IKLAN









VIDEO