BerandaNTBTekan Angka ATS, DPRD NTB Dorong Pemerintah Gratiskan SPP SMA/SMK

Tekan Angka ATS, DPRD NTB Dorong Pemerintah Gratiskan SPP SMA/SMK

Mataram (Suara NTB) – Komisi V DPRD NTB yang membidangi urusan pendidikan mendorong pemerintah daerah memperkuat kebijakan pendidikan untuk menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) dan mencegah bertambahnya anak putus sekolah di wilayah NTB.

Anggota Komisi V DPRD NTB, Made Selamet menyebutkan bahwa persoalan anak tidak sekolah tidak cukup ditangani dengan alasan keterbatasan anggaran. Pemerintah daerah perlu memiliki kemauan politik yang kuat untuk menjadikan pendidikan sebagai investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Ia menilai, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memberikan keringanan hingga menggratiskan biaya SPP bagi siswa SMA/SMK. Kebijakan tersebut dinilai dapat membantu keluarga kurang mampu agar anak-anak mereka tetap melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya sekolah.

“Anak-anak kita tinggal ke sekolah, tidak lagi ada beban SPP dan tidak ada pungutan ini dan itu. Saya kira itu salah satu cara untuk mempertahankan mereka agar tidak putus sekolah,” ujar Made Slamet pada Kamis (19/11).

Selain meringankan biaya pendidikan, Politisi PDIP NTB ini juga meminta sekolah melakukan berbagai inovasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan demikian, lulusan sekolah tidak hanya memperoleh ijazah, tetapi juga memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan pekerjaan.

Menurutnya, keterbatasan lapangan kerja dan rendahnya peluang memperoleh pekerjaan setelah lulus turut memengaruhi minat sebagian anak untuk melanjutkan pendidikan.

Wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Kota Mataram ini bahkan mengungkapkan rencana mengalokasikan dana aspirasi sekitar Rp1 miliar setiap tahun untuk program beasiswa bagi anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu.

Beasiswa tersebut diarahkan untuk mendukung pendidikan pada bidang-bidang yang dibutuhkan masyarakat, seperti kedokteran, teknik, dan teknologi informasi.

Ia menginginkan program beasiswa tersebut memiliki konsep keberlanjutan. Penerima beasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan diharapkan ikut membantu adik-adik mereka yang memiliki prestasi, tetapi terkendala ekonomi.

“Sepuluh tahun saja kita sudah bisa saling mengangkat. Paling tidak, kita selamatkan anak-anak yang berprestasi, tetapi tidak mampu secara ekonomi,” katanya.

Meski demikian, Made Selamet mengakui masih diperlukan konsultasi dan kajian hukum dengan pemerintah pusat agar pemanfaatan dana aspirasi untuk mendukung program pendidikan tersebut memiliki landasan aturan yang jelas.

Ia berharap pemerintah daerah tidak menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan untuk tidak melakukan terobosan. Menurutnya, investasi pada pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci untuk memutus persoalan kemiskinan sekaligus meningkatkan daya saing generasi muda NTB. (ndi)

IKLAN

spot_img
RELATED ARTICLES

IKLAN









VIDEO