BerandaEKONOMITanpa Anggaran Promosi, BPPD NTB: Tantangan Menggenjot Kunjungan Wisatawan Makin Komplek

Tanpa Anggaran Promosi, BPPD NTB: Tantangan Menggenjot Kunjungan Wisatawan Makin Komplek

Selong (Suara NTB) – Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Sahlan M. Saleh mengemukakan sejumlah tantangan untuk meningkatan kunjungan wisatawan domestic, maupun mancanegara.


Sejumlah tantangan dipaparkan, diantaranya, mulai dari ketidakpastian geopolitik global, melemahnya daya beli masyarakat, keterbatasan konektivitas penerbangan langsung hingga kesiapan destinasi wisata.
Lebih-lebih, BPPD NTB tahun 2027 nanti disebut tak diperkuat dengan dana promosi pariwisata.


Dalam diskusi pariwisata NTB dengan media di Otak Kokok, Joben, Lombok Timur, Kamis, 19 November 2026, Sahlan menyampaikan.
Jumlah kunjungan wisatawan ke NTB sejauh ini masih dalam kondisi relatif normal jika dibandingkan dengan 2025. Ditengah tantangan yang dihadapi industri pariwisata semakin kompleks.


Setidaknya ada empat tantangan utama yang perlu mendapat perhatian. Pertama, dinamika geopolitik global, seperti perang di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu perjalanan wisatawan. Kedua, melemahnya kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi kemampuan masyarakat untuk berwisata.


Ketiga, konektivitas penerbangan langsung menuju NTB yang dinilai belum optimal. Keempat, kesiapan destinasi wisata yang masih perlu dibenahi, terutama persoalan sampah dan berbagai fasilitas pendukung pariwisata.


Menurut Sahlan, perang di Iran dan Timur Tengah tidak bisa dianggap sepele karena berpengaruh terhadap jalur penerbangan internasional. Gangguan penerbangan di sejumlah hub transit seperti Doha, Dubai, dan Turki berpotensi menghambat perjalanan wisatawan menuju Indonesia, termasuk NTB.


Pembatalan penerbangan maupun perubahan rute perjalanan dapat membuat wisatawan mempertimbangkan kembali rencana liburannya ke Lombok dan destinasi lainnya di Indonesia.


“Isu-isu inilah yang harus kita minimalisasi. Tantangan-tantangan tersebut harus dibenahi agar tidak semakin menghambat perkembangan pariwisata kita,” katanya.


Di sisi lain, persoalan anggaran promosi juga menjadi perhatian dalam menghadapi tantangan pariwisata ke depan. Meski demikian, Sahlan menegaskan keterbatasan atau perubahan alokasi anggaran promosi tidak berarti kegiatan promosi pariwisata akan berhenti.


BPPD NTB akan tetap menjalankan fungsi promosi bersama Dinas Pariwisata NTB dengan memanfaatkan dukungan anggaran dari perangkat daerah tersebut. Pola kolaborasi dinilai menjadi salah satu jalan untuk menjaga keberlanjutan promosi di tengah keterbatasan sumber daya.


“Bukan berarti anggaran promosi dihapus, lalu BPPD tidak ada. BPPD tetap bersama Dinas Pariwisata melakukan promosi bersama menggunakan dana dari Dinas Pariwisata,” tegasnya.


Sejumlah upaya promosi sebenarnya telah dilakukan BPPD NTB sepanjang 2024–2026. Di antaranya mengikuti Matta Fair di Malaysia selama tiga tahun berturut-turut dengan melibatkan 52 industri pariwisata NTB.


BPPD juga menggelar familiarization trip (famtrip) Lombok-Sumbawa dengan mendatangkan 28 pelaku industri pariwisata dan influencer dari 18 negara. Selain itu, kegiatan sales mission melalui skema business to business (B2B) dilaksanakan di Balikpapan, Malang, Yogyakarta, dan Jakarta dengan melibatkan sekitar 80 industri pariwisata.


Promosi juga diperkuat melalui dukungan pembukaan sejumlah rute penerbangan baru serta pengembangan portal digital VisitNTB.com untuk memperluas akses informasi destinasi dan industri pariwisata NTB.


Dari sisi dampak ekonomi, dokumen capaian BPPD NTB mencatat estimasi perputaran ekonomi dari kunjungan wisatawan mencapai Rp23,7 triliun sepanjang 2025. Angka tersebut menunjukkan besarnya kontribusi pariwisata terhadap berbagai sektor, mulai dari perhotelan, penerbangan, transportasi, perdagangan, jasa, hingga pertanian dan perikanan.


Menurutnya, untuk mencapai potensi tersebut dibutuhkan kerja bersama dan strategi yang terintegrasi. Sebab, pengembangan pariwisata tidak hanya menyangkut promosi destinasi, tetapi juga infrastruktur, konektivitas, kebersihan lingkungan, pelayanan, hingga kesiapan masyarakat.


“Rekomendasi kita, semua institusi harus bergerak bersama untuk sektor pariwisata. Pariwisata bukan hanya pekerjaan Dinas Pariwisata, tetapi pekerjaan semua pihak. Kita sadar semua dinas memiliki sumber daya yang bisa dikembangkan bersama demi meningkatkan pendapatan masyarakat,” tandasnya. (bul)

IKLAN

spot_img
RELATED ARTICLES

IKLAN









VIDEO