Selong (Suara NTB) – Rencana pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di sejumlah simpul utama aktivitas nelayan di Lombok Timur (Lotim) batal direalisasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pembatalan tersebut disayangkan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur PT Selaparang Energi, Joyo Supeno, karena keberadaan SPBN dinilai dapat mendekatkan pelayanan bahan bakar sekaligus memperlancar distribusi BBM bagi nelayan.
Joyo mengungkapkan, sebelumnya terdapat harapan agar fasilitas SPBN dapat dibangun di sejumlah kawasan sentra perikanan, khususnya wilayah selatan dan barat Lombok Timur. Beberapa kawasan yang sempat dibayangkan menjadi lokasi pelayanan di antaranya Ekas, Serewe, Batu Nampar, dan wilayah sekitarnya.
Menurutnya, keberadaan SPBN di kawasan tersebut akan memberikan kemudahan bagi nelayan dalam memperoleh BBM. Selama ini, nelayan di sejumlah wilayah masih harus mengakses pelayanan BBM melalui Tanjung Luar.
“Sayang sekali kalau rencana itu dibatalkan. Padahal kalau tersedia di simpul-simpul besar nelayan, pelayanan akan lebih dekat dan distribusinya bisa lebih lancar sampai ke masyarakat,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, pembatalan rencana tersebut berkaitan dengan pertimbangan pada tahap akhir. Namun, pihaknya belum mengetahui secara pasti alasan teknis maupun kebijakan yang mendasari keputusan tersebut karena menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
Di sisi lain, Joyo mengungkapkan bahwa berdasarkan data resmi, tingkat pemenuhan kebutuhan BBM nelayan yang telah memiliki rekomendasi baru berada di kisaran 60 hingga 65 persen.
Angka tersebut tidak serta-merta menggambarkan seluruh kebutuhan BBM nelayan di lapangan. Sebab, nelayan yang belum memiliki rekomendasi BBM belum masuk dalam data pelayanan resmi. Selain itu, rekomendasi BBM juga berbeda dengan kepemilikan kartu nelayan.
“Kalau berdasarkan data resmi, yang memiliki rekomendasi itu sekitar 65 persen. Jadi bukan berarti seluruh nelayan sudah terlayani, karena ada juga yang belum masuk dalam data rekomendasi,” jelasnya.
Untuk meningkatkan jangkauan pelayanan, PT Selaparang Energi merencanakan penambahan sarana dan prasarana pendukung, termasuk kapasitas penyimpanan serta kuota BBM, baik subsidi maupun non-subsidi.
Rencana pengembangan tersebut diarahkan untuk memperbesar daya tampung dan memperkuat kemampuan distribusi BBM kepada nelayan.
Joyo menyebutkan, saat ini pelayanan dan infrastruktur BBM antara lain berada di kawasan Labuhan Haji dan Tanjung Luar. Terdapat pula pengelolaan oleh pihak lain, termasuk swasta, sehingga pengembangan ke depan membutuhkan koordinasi dan penguatan kapasitas.
Salah satu rencana yang mengemuka adalah penambahan tangki penyimpanan dengan kapasitas sekitar 20 kiloliter (KL). Penambahan fasilitas tersebut diharapkan mampu memperkuat ketersediaan stok dan mengantisipasi kebutuhan BBM nelayan.
Namun, rencana penambahan infrastruktur itu membutuhkan dukungan permodalan. Karena itu, PT Selaparang Energi berencana mengusulkan tambahan anggaran melalui APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2027.
Wilayah pesisir seperti Ekas, Serewe hingga Batu Nampar memiliki aktivitas perikanan yang membutuhkan dukungan pasokan BBM secara berkelanjutan. Ketika fasilitas pelayanan terkonsentrasi di lokasi tertentu, nelayan harus mengeluarkan tambahan waktu dan biaya untuk memperoleh bahan bakar.
Dengan demikian, pembatalan rencana pembangunan SPBN di sejumlah sentra nelayan menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah daerah dan PT Selaparang Energi. (rus)




