BerandaNTBLOMBOK BARATPemkab Lobar Evaluasi Kontrak Sejumlah PPPK Paruh Waktu

Pemkab Lobar Evaluasi Kontrak Sejumlah PPPK Paruh Waktu

Giri Menang (Suara NTB)  – Pemkab Lombok Barat mengevaluasi kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sebelum diperpanjang tahun 2027 nanti. Pasalnya, ada beberapa PPPK disidang oleh Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) dan sidang etik.

Selain PPPK Penuh Waktu, PPPK Paruh Waktu juga dievaluasi. Terlebih tahun depan Pemkab menyiapkan Rp15 miliar untuk gaji PPPK Paruh Waktu. Sekda Lobar, H. Fauzan Husniadi menegaskan, proses evaluasi sedang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM (BKD dan PSDM). Tetapi hasilnya belum dilaporkan ke pihaknya.

“Kami evaluasi. Sudah berjalan (Evaluasi) di BKD, belum dilaporkan ke saya hasilnya,” kata Sekda.

Sesuai ketentuan, PPPK Penuh Waktu maupun Paruh Waktu, sewaktu-waktu bisa diberhentikan. Namun, ada kriteria-kriteria PPPK yang diberhentikan atau diputus kontrak. Aturan yang menjadi acuan harus diikuti Pemkab dalam hal memberlakukan sanksi tersebut.

“Ada beberapa PPPK yang kita sidang (TPTGR) tahun ini, nanti cek di Inspektorat berapa jumlah pasnya,” tegasnya.

Selain disidang TPTGR, ada juga beberapa disidang etik. Sekda mengaku, mengikuti langsung sidang TPTGR dan etik bagi PPPK tersebut. Namun, ada juga yang tidak diikuti, sehingga ia tidak tahu persis jumlahnya.

Pemkab menganggarkan untuk gaji PPPK Paruh Waktu tahun 2027 mencapai sekitar Rp15 miliar. Alokasi anggaran ini termasuk tambahan gaji bagi guru PPPK Paruh Waktu yang rata-rata kenaikan Rp250 ribu.

Ia menambahkan terkait wacana pusat mengambil alih dan mengalihkan status PPPK Paruh Waktu menjadi penuh waktu dan PPPK menjadi ASN, tetapi sampai hari ini belum ada Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk teknis (Juklak dan Juknis). (her)

IKLAN

spot_img
RELATED ARTICLES

IKLAN









VIDEO