Giri Menang (Suara NTB) – Laili Sa’adah, menjadi satu-satunya anggota Ikatan Istri Wakil Rakyat (Iswara) Lombok Barat (Lobar) ikut kontestasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Bug-Bug. Laili pun menghadirkan warna baru, di tengah dominasi figur laki-laki yang maju, ia muncul menjadi calon Kepala Desa (Cakades) perempuan pertama di Bug-Bug Kecamatan Lingsar yang pernah mengikuti kontestasi tersebut.
Perempuan berjilbab merah itu aktif di sejumlah organisasi desa, baik PKK desa maupun kecamatan. Bahkan dirinya masih tercatat aktif sebagai Ketua Kelompok Wanita Tani (KWT) Desa Bug-Bug sejak 2018 sampai saat ini. Tak hanya itu, di momen keagaman dirinya tetap menjadi Penitia Hari Besar Islam (PHBI). Hal itu yang membuat warga setempat terutama kaum emak-emak mengharapkan dirinya untuk menjadi Kades.
Niat utamanya maju bursa pencalonan untuk melengkapi dan memaksimalkan pembangunan desa yang belum optimal, terutama kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. “Keinginan untuk mengabdi dan membangun desa bug bug, alasan mencalonkan diri sebagai calon kades,” ungkap Laili Sa’adah pada media, Rabu (18/11/2026).
Cakades nomor urut 3 dengan tagline “Salam Srikandi pade Molah pade Solah” membawa empat program unggulan untuk mengembangkan Desa Bug-Bug, terutama masalah pelayanan. Kebutuhan kendaraan kedaruratan seperti ambulans desa menjadi prioritas utama yang ingin dibawanya.
Pelayanan kesehatan ini dirasanya sangat penting dimiliki desa agar mempermudah dan mempercepat pelayanan kesehatan warga.Sebab selama ini untuk membawa warga yang sakit maupun yang berduka, terpaksa meminjam ambulan desa tetangga. “Saya ingin sekali menghadirkan mobil ambulans untuk pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Di sisi tata pemerintahan, Srikandi berfokus pada transparansi tata kelola pemerintahan serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Dirinya berencana meningkatkan kapasitas kemampuan pemuda dan perempuan dalam bidang Usaha Mikrok Kecil Menangan (UMKM), perbengkelan dan bidang lainnya.
“Perempuan maupun pemuda yang mungkin belum ada biaya kuliah, Kita berikan pelatinan untuk mengembangkan skilnya. Biar bisa buka usaha (UMKM) ataupun kalau bekerja keluar negeri dia memiliki skil dan kemampuan yang dibawa,” bebernya.
Tidak sampai di situ, ia juga memikirkan sisi kemanusiaan dan pelayanan sosial bagi warganya. Program santunan kepada warga yang kena musibah (meninggal dunia) dan santunan untuk anak yatim-piatu disiapkannya. Dirinya tidak ingin para anak yatim piatu itu merasa sendiri di desa, namun pemerintah desa hadir untuk menjadi bagian keluarganya.
“Anak-anak kita ini merasa memiliki ibu bapak, ketika membutuhkan seragam sekolah maupun buku dia akan merasa memiliki ibu bapak di desa,” ucapnya.
Di sisi pembangunan desa, Laili sudah mempersiapkan rencana Pembangunan fisik yang belum tersentuh, perbaikan gang/jalan Dusun, hingga Perbaikan Fasilitas Sarana Olahraga yang ada di Desa Bugbug. Meski seorang perempuan, Laili tidak merasa ciut bersaing dalam kontestasi tersebut dengan para laki-laki. Justru menjadi semangat dirinya untuk membuktikan jika seorang Srikandi juga mampu berbuat untuk desa. Sebab perempuan dapat tegas dan juga mampu menyelesaikan permasalahan dengan pendekatan emosional.
“Karena di desa kita ini banyak perempuan-perempuan hebat, tidak hanya saya saja, banyak yang pemikiran gagasannya bagus-bagus. Kebetulan baru saya saja yang mencoba memberanikan diri untuk maju di kontestasi ini,” ujar perempuan yang juga aktif di organisasi Iswara Lombok Barat tersebut.
Sebagai seorang Istri Anggota DPRD Lobar, Laili sangat menyadari akan ada cibiran atau isu yang menerpa dirinya dalam berkontestasi di tingkat desa. Namun hal itu tidak menjadi habatan dirinnya. Justru dirinya menilai, ketika dirinya menjadi Kades dan suaminya anggota DPRD, akan mempermudah kolaborasi membangun desa.
Terlebih dengan kondisi anggaran Dana Desa (DD) yang dipangkas pemerintah pusat untuk efisiensi dan program pusat, tentu siapapun kades yang jadi akan dituntut mampu menjemput bola anggaran pusat untuk desa.
“Kita akan lebih gampang kolaborasi untuk mendatangkan program. Apalagi dana desa kita dipangkas, bagaimana kades mengelola dana desa yang sudah dipangkas? Tentu dengan kita berkolaborasi dengan pemerintahan, kabupaten, provinsi pusat dan DPRD,” pungkasnya. (her).




