Mataram (Suara NTB) – DPRD NTB meminta pemerintah agar tegas untuk mencabut pengelola hutan yang memegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) maupun izin perkebunan. Namun ditengarai melakukan penyimpangan hingga menyebabkan kerusakan lingkungan.
Anggota DPRD NTB, Nadirah Al Habsyi mengaku dampak kerusakan hutan sudah sangat terasa. Saat ini NTB sudah memasuki musim hujan, tetapi suhu panas masih terasa menyengat dan ancaman banjir membayangi. Kondisi itu, kata dia, tidak lepas dari pembabatan hutan secara besar-besaran untuk lahan perkebunan jagung.
“Kesadaran masyarakat sebenarnya yang perlu dibuka, masyarakat sudah terlena dengan hasil jagungnya. Tapi dampaknya dua-tiga kali lipat kan dari hasil jagungnya,” ujar Nadirah.
Nadirah menilai kondisi lahan kritis di NTB saat ini sudah sangat mengkhawatirkan dan harus segera ditangani bersama. Untuk itu, ia mendukung gerakan penghijauan yang akan dilakukan Pemprov NTB dengan kabupaten/kota.
“Terkait gerakan ini (penghijauan) kita sangat setuju sekali. Karena memang lahan kritis kita ini kan sudah mengkhawatirkan,” ujar politisi dari Dapil VI Kabupaten Dompu, Kota Bima, dan Kabupaten Bima ini.
Nadirah menekankan, pemerintah harus memiliki master plan yang jelas tentang pembagian kawasan. Mana kawasan hutan yang boleh diusahakan untuk agrobisnis, dan mana gunung hutan yang betul-betul harus dilindungi sebagai penyangga.
“Untuk agrobisnis-nya yang mana, untuk hutannya harus dilindungi, ini kan dibabat habis semua, tidak ada masterplan kita,” ucap Nadirah.
Ia mengingatkan kembali visi misi Gubernur NTB tentang tumpang sari. Menurutnya, visi tersebut menjadi PR besar bagi Gubernur untuk diwujudkan tahun ini, baik di wilayah kehutanan provinsi maupun pusat.
“Mudah-mudahan momen tahun ini bisa diwujudkan visi-visinya yang itu,” ujarnya.
Meski demikian, politisi PBB itu menyoroti persoalan perizinan. Secara izin, pengelolaan lahan tersebut legal. Namun pemanfaatannya di lapangan yang bermasalah, karena izin yang seharusnya tetap mempertahankan pohon tegakan justru dibabat habis.
“Secara izin kan legal, cuma pemanfaatan yang bermasalah. Misalnya izinnya untuk dikelola tetap ada pohon tegakan-nya tapi kan dibabat,” ungkap anggota Komisi V DPRD NTB itu.
Karena itu, ia mendorong agar pemerintah lebih selektif dalam menilai pengajuan sebuah izin dan tidak ragu mencabut izin jika terjadi penyimpangan.
“Kerusakan hutan kita sudah parah, sehingga perlu ada langkah-langkah penanganan. Kedepan harus lebih selektif dalam menilai. Kalau bersalah di cabut izinnya. Bukan kita tidak pro orang yang menanam jagung, tapi harus punya kesadaran juga untuk perlindungan kita ke depan, anak cucu kita juga ke depan seperti apa,” pungkasnya. (ndi)




