Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa masih menunggu pedoman umum dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2027. Penerapan efisiensi anggaran juga masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat.
“Belum ada arahan terkait kebijakan efesiensi anggaran, tetapi kami masih menunggu pedoman umum dari Kemendagri dalam penyusunan APBD tahun 2027,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, Kamis (19/11).
Sekda memastikan pelaksanaan pembangunan di daerah tetap berlanjut,termasuk mendukung pelaksanaan program strategis nasional seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tetap menjadi prioritas.
Menurutnya, setiap penyusunan APBD pasti ada Pedoman umum yang dikeluarkan oleh Kemendagri. Akana tetapi, pihaknya perlu mengantisipasi jika kemungkinan dana transfer daerah kembali dipangkas oleh Pemerintah pusat.
“Setiap penyusunan APBD selalu ada petunjuk umumnya dan menjadi acuan kami di daerah untuk menyusun APBD. Tinggal kita tunggu saja Pedumnya untuk antisipasi lebih lanjut,” ujarnya.
Ia menjelaskan,pedoman umum itu guna memastikan penyusunan APBD yang lebih terencana, efisien, dan akuntabel. Selain itu, pedoman itu dilakukan agar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Ia menegaskan dalam penyusunan APBD tetap berada dalam koridor yang telah ditetapkan dan sudah berjalan sejak tahun 2026. Namun ia meyakini, tidak ada perubahan yang signifikan terkait Pedum di tahun 2027.
“Kita tidak mau berandai-andai terkait postur APBD tahun 2027 nanti, karena kami masih menunggu Pedum dari Kemendagri termasuk arahan lebih lanjut,” ucapnya.
Budi mengaku kebijakan efisiensi anggaran belum berani dieksekusi karena masih menunggu informasi lebih lanjut,tetapi pihaknya sudah mulai melakukan inventarisasi belanja agar dalam pelaksanaan APBD tahun 2027 bisa berjalan dengan baik.
“Kami masih menunggu arahan lebih lanjut dari Pemerintah pusat, kami juga tidak mau berandai-andai sebelum petunjuk lebit lanjut kita terima,” ujarnya. (ils)




