Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota Bima memperketat pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi. Pasalnya, setelah dievaluasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) masih ditemukan pengecer yang menjual pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Di satu sisi, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 3.626 ton.
Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E., mengatakan pengawasan perlu diperkuat terutama pada tingkat pengecer. Penjualan pupuk bersubsidi harus mengikuti HET yang ditetapkan pemerintah agar tidak membebani petani.
“Pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi, khususnya pada tingkat pengecer, harus dilakukan secara konsisten,” katanya, Kamis (19/11).
Ia menegaskan bahwa mekanisme penebusan pupuk bersubsidi harus memenuhi prinsip 7T. Yakni, tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu dan tepat penerima.
Petani yang membeli pupuk juga diwajibkan menggunakan kartu tanda penduduk. Alokasi pupuk diberikan dengan ketentuan maksimal untuk lahan seluas dua hektare bagi satu petani atau satu NIK.
Sementara, penebusan melalui surat kuasa diperbolehkan dengan ketentuan satu penerima kuasa dapat mewakili maksimal 20 petani. Identitas kependudukan asli masing-masing petani tetap harus dibawa sebagai bagian dari verifikasi penebusan.
Fakhrunraji juga mengapresiasi distributor yang telah menyalurkan pupuk kepada pengecer dengan harga sesuai HET sebesar Rp90.000. Ia meminta kepatuhan tersebut diterapkan hingga tingkat pengecer.
“Pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada terpenuhinya administrasi penyaluran, tetapi juga harus memastikan bahwa pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak, dengan jumlah dan harga sesuai ketentuan,” tegasnya.
Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi telah mencapai 3.626 ton. Sementara, sisa pupuk yang belum didistribusikan sekitar 157 ton menjadi bahan evaluasi. Kondisi tersebut juga menjadi pertimbangan untuk mengusulkan penambahan alokasi pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan petani.
Rakor KP3 turut membahas pengawasan distribusi pupuk dan pestisida dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah dan unsur terkait. Pemerintah Kota Bima menekankan pengawasan tidak berhenti pada administrasi penyaluran, tetapi memastikan pupuk diterima petani sesuai alokasi dan harga yang ditetapkan.
“Saya meminta seluruh perangkat daerah dan unsur terkait untuk memperkuat koordinasi serta melakukan pengawasan secara konsisten, sehingga tidak ada penyimpangan dalam proses distribusinya,” tandasnya. (hir)




