Giri Menang (suarantb.com) – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar Pendidikan Pengembangan Wawasan Keulamaan (PPWK) di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 20–22 November 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis organisasi dalam memperkuat regenerasi ulama sekaligus membekali kader dengan wawasan keagamaan dan kebangsaan menyongsong abad kedua NU.
Wakil Rais Aam PBNU KH M. Musthofa Aqil Siroj menegaskan, pendidikan kader ulama tidak cukup hanya bertumpu pada penguasaan ilmu agama, tetapi juga wajib dibarengi pemahaman sejarah perjuangan bangsa dan kenegaraan. Ia meminta para peserta mempelajari sejarah berdirinya NU secara utuh, termasuk peran ulama dan santri dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia seperti pada peristiwa 10 November di Surabaya.
“Ini namanya wawasan kebangsaan. Bangsa ini harus kita miliki,” tegas Kiai Musthofa di hadapan peserta PPWK, Jumat (20/11/2026).
Selain pemahaman sejarah, Kiai Musthofa mendorong kader NU berani mengambil peran strategis di struktur pemerintahan dan pengambilan kebijakan publik, mulai dari tingkat desa hingga nasional. Menurutnya, NU selama ini sangat kuat dalam menghimpun massa atau jamaah melalui kegiatan keagamaan seperti tahlil, manaqib, dan selawat, tetapi masih perlu memperkuat konsolidasi organisasi atau jam’iyah.
“Kita baru punya jamaah, belum punya jam’iyah. Bupatinya harus kita, bukan bupatinya harus baik dengan kita,” ujarnya lugas. Ia juga mengingatkan kader agar tidak merasa asing dengan dasar negara karena para tokoh NU turut berkontribusi langsung dalam perumusan Pancasila dan berdirinya NKRI.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana sekaligus Rais PBNU KH Abdul Moqsith Gazali menjelaskan, PPWK di NTB merupakan pelaksanaan perdana pasca-Muktamar NU, setelah sebelumnya digelar di Surabaya, DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan Banjarmasin. NTB dipilih karena dinilai mengalami kemajuan wilayah serta perkembangan organisasi NU yang pesat dibandingkan akhir dekade 1990-an.
Kiai Moqsith memaparkan, program ini diprioritaskan bagi kaderisasi pengurus Syuriyah, meski pengurus Tanfidziyah yang memenuhi kualifikasi turut dilibatkan sebagai bagian dari proyeksi kepengurusan masa depan. Mengenang pengalamannya saat mengikuti angkatan pertama PPWK pada era kepemimpinan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tahun 1994–1995, ia menekankan pentingnya penguasaan literatur klasik (kitab kuning) sebagai fondasi utama ulama.
“Peserta harus serius menyerap ilmu dari para masyayikh, terutama fikih, usul fikih, dan tasawuf. Kita berharap muncul ulama-ulama besar yang menjadi payung bagi umat Islam di tengah wafatnya sejumlah tokoh sepuh kita,” kata Kiai Moqsith.
Di tempat yang sama, Ketua PWNU NTB Prof TGH Masnun Tahir menyambut baik penunjukan NTB sebagai tuan rumah pembuka agenda kaderisasi tingkat nasional tersebut. Ia meminta para peserta menghidupkan kembali tradisi ketekunan membaca dan menghafal kitab di tengah kemudahan akses informasi saat ini.
“Dukungan penuh pembiayaan dari PBNU menunjukkan keseriusan organisasi menyiapkan masa depan. Dimulai dari sini, miqatnya dari NTB,” pungkas Prof Masnun. (r)




