BerandaHEADLINEPemprov NTB Larang Usaha Peternakan Ayam Potong pada Program Desa Berdaya

Pemprov NTB Larang Usaha Peternakan Ayam Potong pada Program Desa Berdaya

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB melarang usaha peternakan ayam potong atau ayam broiler pada Program Desa Berdaya. Larangan ini bukan tanpa alasan, melainkan karena usaha ayam potong dinilai berisiko. Seperti saat desa bermitra dengan perusahaan, mitra biasanya enggan menggunakan sistem open house.

‘’Selain itu, dengan alokasi anggaran Rp300 juta, desa tidak mungkin bisa membeli sekitar 5.000 populasi ayam broiler, karena desa juga harus memikirkan biaya pembangunan kendang,’’ ungkap Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) NTB, Muhamad Riady pada Jumat (20/11).

Di samping itu, pihaknya juga khawatir setelah desa berhasil panen ayam broiler, desa tak lagi mengisi Day Old Chick (DOC) yang berkualitas.

“Kami khawatir begitu panen tidak diisi lagi ayamnya. Kemudian yang kedua, kita khawatir dia beli DOC di luar mitra, jadi kurang bagus. Kalau dia bermitra kan otomatis bagus DOC nya,” ujarnya.

Menurutnya, sekitar 60 persen desa penerima Program Desa Berdaya mengambil tema peternakan. Dari jumlah itu, rata-rata desa memilih beternak bebek, kambing, sapi, hingga burung puyuh. Dalam proses pengembangan peternakan ini, peternak tetap menghadapi risiko seperti kematian ternak. Karena itu, untuk mengantisipasi hal ini, desa diminta bekerja sama dengan peternak yang telah berhasil mengembangkan ternaknya.

“Kalau orang yang tidak terbiasa, yang tidak punya ilmunya, kematian itu yang kita khawatirkan. Makanya dari awal kami minta dia tandem sama peternak yang sudah eksis di desa itu,” katanya.

Ia melanjutkan, desa yang memilih usaha peternakan sejak awal diarahkan untuk bermitra atau bekerja sama dengan peternak yang sudah berpengalaman di wilayah masing-masing. Beberapa desa yang telah mendapatkan pendampingan di antaranya Desa Kalijaga, dan Sambelia.

Ia mengaku, pola pendampingan tersebut mulai menunjukkan hasil. Bahkan, sejumlah kelompok peternakan di desa sudah mulai berproduksi. “Di sana memang sudah didampingi sama peternak existing. Sehingga kami yakin dia akan berhasil dan memang faktanya sudah produksi mereka,” bebernya.

Meski demikian, para peternak masih menghadapi tantangan, terutama karena kenaikan harga pakan, khususnya jagung. Dalam beberapa waktu terakhir, harga jagung sempat mencapai Rp7 ribu per kilogram sehingga meningkatkan biaya operasional peternakan.

Karena kondisi tersebut, pasokan jagung melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog dinilai sangat membantu keberlangsungan usaha peternakan. Saat ini, sekitar 1,9 ribu ton pasokan jagung SPHP digelontorkan guna membantu peternak.

“Di satu sisi harga pakan naik, tetapi harga telur tidak bisa ikut naik karena kalau dinaikkan, masyarakat bisa tidak membeli. Itu yang menjadi persoalan peternak saat ini,” jelasnya.

Guna memastikan ekosistem ekonomi peternakan di NTB berkembang, Pemprov juga membuka peluang pasar ke luar daerah. Per Kamis, 18 November 2026 kemarin, Pemprov NTB mengirim sekitar 20 ton telur ke luar daerah, tepatnya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pengiriman puluhan ton telur ini menjadi yang pertama di NTB setelah daerah berhasil surplus hingga 5.890 ton telur di tahun ini. Dari 20 ton tersebut, 9,6 ton ditujukan ke Kota Kupang, dan 11,1 ton ke Manggarai Barat. (era)

IKLAN

spot_img
RELATED ARTICLES

IKLAN










VIDEO