BerandaNTBLOMBOK TIMURBupati Lotim Temui Kepala BKN, Perjuangkan Nasib 917 Honorer Belum Jadi PPPK

Bupati Lotim Temui Kepala BKN, Perjuangkan Nasib 917 Honorer Belum Jadi PPPK

Selong (Suara NTB) – Nasib sekitar 917 tenaga honorer di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang belum terakomodasi dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu kembali menjadi perhatian pemerintah daerah. Bupati Lotim, H. Haerul Warisin, bahkan turun langsung menemui Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta untuk memperjuangkan agar ratusan tenaga tersebut mendapat peluang diakomodasi.

Upaya tersebut dilakukan di tengah penataan kepegawaian. Apalagi ada rencana pemerintah pusat akan mengangkat PPPK Paruh Waktu ini menjadi PPPK Penuh Waktu.

Diketahui, jumlah PPPK Paruh Waktu yang diharapkan berubah status menjadi PPPK Penuh Waktu di Lotim mencapai 10.852 orang. Di luar itu masih terdapat sekitar 1.750 orang yang masih belum bisa menjadi PPPK Paruh Waktu. Dari keseluruhan yang masih status honorer itu, ada 917 orang yang sebenarnya sudah masuk basis data atau data base untuk diangkat jadi PPPK Paruh Waktu, tetapi tidak ikut dalam proses seleksi sehingga belum memenuhi syarat sebagai PPPK.

Bupati H. Haerul Warisin mengungkapkan, pertemuannya dengan Kepala BKN dan pihak kementerian bertujuan memperoleh kejelasan mengenai mekanisme serta persyaratan teknis pengakomodiran tenaga non-ASN yang tertinggal dalam pendataan.

“Saya sudah minta Dikbud dan BKPSDM untuk membawa nama-nama yang belum masuk itu,” ucapnya.

Menurutnya, koordinasi tersebut harus ditindaklanjuti oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), terutama operator yang menangani administrasi kepegawaian. Dengan demikian, data tenaga yang belum terakomodasi dapat diidentifikasi dan diverifikasi secara cermat.

Bupati menyebutkan, tenaga guru dan kesehatan sebelumnya sudah memiliki kepastian dalam proses pengakomodiran. Sementara tenaga lainnya yang belum masuk database masih diperjuangkan agar memperoleh kesempatan sesuai ketentuan pemerintah pusat.

“Insyaallah, mudah-mudahan semuanya bisa terakomodasi,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, Yulian Ugi Lusianto, memberikan penjelasan mengenai persoalan yang menyebabkan ratusan tenaga tersebut belum masuk dalam skema PPPK Paruh Waktu.

Persoalan utama kelompok tersebut adalah tidak tercatat dalam database BKN dan tidak mengikuti tahapan seleksi PPPK pada Februari 2025. Kondisi itu membuat mereka tidak bisa secara otomatis ditetapkan sebagai PPPK Paruh Waktu.

Yulian menjelaskan, terdapat perbedaan ketentuan bagi tenaga non-ASN yang sudah tercatat dalam database BKN sejak November 2022. Mereka yang masuk database tersebut, meskipun tidak mengikuti tes PPPK Paruh Waktu, tetapi mengikuti seleksi CPNS, dapat terakomodasi sesuai regulasi yang berlaku saat itu.

Namun, kondisi tenaga yang diperjuangkan Bupati saat ini berbeda karena belum tercatat dalam database BKN.

Yulian menyebut salah satu solusi yang dapat ditempuh adalah mendorong tenaga bersangkutan mengikuti seleksi CPNS melalui jalur formasi umum pada kesempatan berikutnya.

Meski Bupati telah melakukan komunikasi langsung dengan Kepala BKN, peluang pengakomodiran ratusan tenaga tersebut belum dapat dipastikan. Pemerintah daerah masih harus menindaklanjuti persoalan tersebut melalui verifikasi data dan koordinasi dengan pemerintah pusat.

Di sisi lain, munculnya opsi seleksi CPNS formasi umum menjadi tantangan tersendiri bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Sebab, jalur tersebut berarti mereka harus kembali bersaing melalui mekanisme seleksi, bukan otomatis mendapatkan status PPPK Paruh Waktu.

Karena itu, langkah Bupati menemui Kepala BKN menjadi penting untuk mencari kejelasan apakah masih tersedia ruang kebijakan bagi tenaga yang belum masuk database tersebut. (rus)

IKLAN

spot_img
RELATED ARTICLES

IKLAN










VIDEO