Kota Bima (Suara NTB) – Terdakwa Erwin Iskandar alias Koko Erwin meminta dibebaskan dari tuntutan pidana penjara seumur hidup dalam perkara tindak pidana narkotika. Sementara terdakwa Akhsan Al Fadhil alias Aksan mengakui perbuatannya dan meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya.
Permintaan tersebut disampaikan melalui nota pembelaan (pleidoi) terdakwa Koko Erwin dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima, Kamis (19/11). Pleidoi Koko Erwin disampaikan kuasa hukumnya, Muhammad Tohar, SH, sedangkan Aksan melalui kuasa hukumnya, Agus Hardiyanto, SH., tidak mengajukan pledoi.
Dalam pleidoi Koko Erwin, Muhammad Tohar menilai dakwaan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
Salah satu poin yang dipersoalkan adalah barang bukti sabu seberat 488,496 gram yang disebut disita dari asrama dinas AKP Malaungi. Kuasa hukum menyebut barang bukti tersebut tidak pernah berada dalam penguasaan fisik Erwin.
Sabu itu disita Tim Paminal Polda NTB pada 3 Februari 2026 dari tumpukan pakaian di kamar asrama dinas AKP Malaungi, atau 12 hari setelah penyerahan yang disebut berlangsung di salah satu hotel di Bima, pada 22 Januari 2026.
“Barang bukti 488,496 gram sabu tidak pernah disita dari penguasaan fisik terdakwa Erwin Iskandar,” demikian salah satu poin dalam pleidoi.
Muhammad Tohar juga mempersoalkan rantai penguasaan barang bukti selama 12 hari tersebut. Dalam pleidoi disebutkan, berdasarkan fakta persidangan, hasil tes urine AKP Malaungi saat penggeledahan pada 3 Februari 2026 dinyatakan positif metamfetamin dan amphetamine.
Kondisi itu, menurut kuasa hukum, membuat keaslian dan integritas barang bukti perlu dipertanyakan. Mereka juga menyebut tidak terdapat surat perintah tugas resmi terkait controlled delivery atau undercover buy, serta tidak ada register barang bukti dinas dan pengawasan dari instansi yang berwenang.
“Tidak ada satu pun jaminan hukum bahwa barang yang disita pada 3 Februari 2026 dan diuji di BPOM adalah barang yang identik, belum dikurangi, belum ditukar, atau belum dimanipulasi oleh AKP Malaungi,” kata Muhammad Tohar dalam pleidoi.
Selain mempersoalkan barang bukti, kuasa hukum membantah Erwin pernah memperjualbelikan atau mengecerkan sabu di wilayah hukum PN Raba Bima. Mereka juga menyebut saat Erwin ditangkap Bareskrim Polri pada 26 Februari 2026 di atas kapal di perairan Sumatera Utara, tidak ditemukan narkotika pada dirinya.
Berbeda dengan Erwin, Aksan melalui kuasa hukumnya mengakui telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika sebagaimana dakwaan JPU.
Namun, Agus Hardiyanto selaku kuasa hukum Aksan tidak sependapat jika kliennya dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup dan denda Rp1 miliar.
“Kami sangat menyadari apa yang telah dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan tindak pidana, namun tidak sependapat jika bentuk pertanggung jawabannya dengan cara dipidana yang terlalu berat,” tuturnya.
Agus menyebut sejumlah hal yang layak dipertimbangkan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman. Di antaranya, Aksan merupakan tulang punggung keluarga, berjanji tidak mengulangi perbuatannya, serta berlaku sopan dan kooperatif selama proses persidangan.
Atas pertimbangan tersebut, kuasa hukum meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Aksan. “Jika majelis hakim berpendapat lain, mereka memohon putusan yang seadil-adilnya,” pintanya.
Dalam tuntutannya, JPU menuntut Erwin dan Aksan dengan pidana penjara seumur hidup serta denda Rp1 miliar. Jika denda tidak dibayarkan atau tidak dapat dilunasi melalui penyitaan harta kekayaan, keduanya terancam pidana pengganti selama 190 hari penjara.
Untuk Erwin, Muhammad Tohar meminta majelis hakim menolak seluruh tuntutan JPU dan menyatakan kliennya tidak terbukti bersalah dalam dakwaan kesatu.
Kuasa hukum juga meminta Erwin dibebaskan dari dakwaan. Jika majelis hakim berpendapat lain, mereka memohon putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan usia Erwin yang disebut 57 tahun, sikap kooperatif selama persidangan, serta kondisi keluarganya. (hir)




