Kota Bima (Suara NTB) – Wali Kota Bima H. A. Rahman H.Abidin meminta ketua RT, RW dan LPM ikut mengawal ketepatan data penerima bantuan sosial (bansos). Bantuan harus diberikan berdasarkan kriteria penerima, bukan karena hubungan keluarga, pertemanan maupun kepentingan politik.
Rahman menilai ketua RT,RW dan LPM unsur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Mereka dinilai lebih mengetahui kondisi warga, keluarga rentan hingga persoalan lingkungan yang membutuhkan penanganan pemerintah.
“Pemerintah tidak boleh berjarak dengan masyarakat, dan masyarakat tidak boleh merasa sendirian ketika menghadapi persoalan,” katanya, Jumat (20/11).
Karena itu, ia meminta koordinasi antara pemerintah kelurahan dan unsur kemasyarakatan tidak terhambat ego sektoral maupun kebiasaan saling melempar tanggung jawab. Setiap persoalan warga, menurutnya, harus didengar, dipahami, kemudian dicarikan jalan keluarnya.
Perhatian khusus disampaikan Rahman terkait perubahan data penerima bansos yang kerap menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Ia menjelaskan, perubahan peringkat desil kesejahteraan dilakukan berdasarkan pemeringkatan dan survei Badan Pusat Statistik (BPS) secara nasional.
Perubahan tersebut, kata dia, bukan semata-mata keputusan Dinas Sosial maupun Pemerintah Kota Bima. Jika kondisi ekonomi warga berubah atau terdapat ketidaksesuaian data, masyarakat dapat mengajukan pembaruan melalui operator kelurahan sesuai indikator yang berlaku.
Ia menegaskan, RT, RW dan LPM diminta membantu memastikan data masyarakat yang diajukan benar dan objektif. Hubungan keluarga, pertemanan maupun kepentingan tertentu tidak boleh memengaruhi penentuan penerima bantuan.
“Bantuan sosial adalah hak masyarakat yang memenuhi kriteria, bukan hadiah dari seseorang dan bukan pula alat untuk membangun kedekatan politik,” ujarnya.
Menurut Rahman, ketepatan data diperlukan agar warga yang benar-benar membutuhkan tidak terlewat, sementara data yang sudah tidak sesuai tidak terus dipertahankan.
Selain persoalan bansos, Rahman memaparkan sejumlah program prioritas mulai dari pemeliharaan jalan lingkungan, penanganan stunting, bedah rumah hingga pemberian honorarium ketua RT, RW, LPM, imam masjid dan marbot selama 12 bulan.
Ia juga menyoroti program perlindungan pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. Program tersebut mencakup ketua RT/RW, imam dan marbot, PPPK Paruh Waktu, kader posyandu, petani dan buruh tani tembakau serta pekerja rentan.
“Pemerintah Kota Bima telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp1,717 miliar untuk program perlindungan tersebut. Melalui anggaran perubahan 2026, pemerintah menambah perlindungan bagi 10 ribu pekerja rentan selama tiga bulan dengan anggaran Rp500 juta,” sebutnya.
Rahman meminta ketua RT, RW dan unsur LKK ikut menyosialisasikan program tersebut agar pekerja yang memenuhi kriteria tidak kehilangan hak perlindungannya.
“Kota Bima yang maju tidak dibangun hanya oleh kebijakan seorang Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Kota Bima yang berkelanjutan harus dibangun oleh seluruh masyarakatnya,” tandasnya. (hir)




