Selong (Suara NTB) – Inspektorat Lombok Timur (Lotim) melakukan pemeriksaan khusus terhadap sembilan desa sepanjang 2026. Dari jumlah tersebut, enam desa telah memiliki Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), sementara tiga desa lainnya masih dalam proses audit.
Inspektur Kabupaten Lotim, Parihin, pada Jumat (20/11/2026) mengungkapkan, pemeriksaan khusus terhadap sembilan desa tersebut berasal dari dua sumber, yakni pengaduan masyarakat dan limpahan dari Aparat Penegak Hukum (APH).
“Di tahun 2026 ini, desa yang sudah dan sedang berproses sampai dengan sekarang ada sembilan desa. Pengaduan dari masyarakat ada tiga desa, limpahan dari APH ada enam desa,” ungkap Parihin.
Meski enam desa telah mengantongi LHP, Parihin menegaskan, hasil pemeriksaan tersebut tidak serta-merta langsung diserahkan kepada aparat penegak hukum. Ada mekanisme dan tahapan yang harus dilalui sebelum sebuah temuan ditindaklanjuti ke proses berikutnya.
Ia menjelaskan, pihak desa masih diberikan kesempatan selama 60 hari untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan. Apabila dalam kurun waktu tersebut tidak terdapat pergerakan atau penyelesaian dari pihak terkait, Inspektorat dapat meneruskan persoalan tersebut melalui mekanisme dan jenjang koordinasi yang berlaku.
Parihin menerangkan, pemeriksaan khusus tidak seluruhnya bermula dari laporan masyarakat. Sebagian temuan justru berasal dari pemeriksaan reguler yang dilakukan Inspektorat.
Apabila dalam pemeriksaan reguler ditemukan persoalan yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme pemeriksaan biasa, maka kasus tersebut dapat ditingkatkan menjadi pemeriksaan khusus dengan penelusuran yang lebih mendalam.
“Sebagian besar dari laporan masyarakat. Ada juga yang hasil pemeriksaan reguler, kalau dalam regulernya tidak bisa diselesaikan, lalu kita naikkan menjadi pemeriksaan khusus,” terangnya.
Sementara itu, pemeriksaan khusus yang berasal dari limpahan APH diarahkan untuk menelusuri dugaan persoalan pengelolaan dana desa. Hasil audit tersebut menjadi bagian penting dalam memberikan gambaran mengenai kondisi pengelolaan keuangan desa berdasarkan temuan pemeriksaan.
Kesempatan 60 hari untuk menindaklanjuti temuan bukan berarti persoalan dapat dianggap selesai begitu saja. Setiap temuan harus dijawab dengan langkah konkret, termasuk penyelesaian kewajiban apabila terdapat kerugian keuangan yang harus dikembalikan.
Kini, perhatian publik tertuju pada tindak lanjut hasil pemeriksaan enam desa yang LHP-nya telah terbit serta perkembangan audit terhadap tiga desa lainnya.
Inspektorat memiliki peran penting memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai ketentuan. Sementara masyarakat berhak mengetahui bahwa setiap rupiah dana desa digunakan sebagaimana mestinya, bukan justru menjadi sumber persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. (rus)




