SEJUMLAH harga pangan terpantau mengalami kenaikan pada Minggu ketiga bulan Mei 2024. Dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hibrid Senin (20/5) kemarin, Kementerian Dalam Negeri memaparkan, harga bawang merah, cabai, minyak goreng dan gula berada di atas harga acuan pemerintah.
Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir mengatakan, upaya pengendalian harga tak bisa hanya melakukan kegiatan tertentu setelah kenaikan harga komoditas terjadi. Hal ini seperti jurus “pemadam kebakaran”, sehingga perlu upaya yang terencana secara terus-menerus. Salah satunya melalui gerakan menanam sejumlah komoditas yang harganya cenderung fluktuatif.
“Tidak bisa kita hanya mengeluh berkaitan dengan apa itu rantai distribusi. Kemudian menyalahkan ini kan karena mau hari raya, hari raya setiap tahun. Tentu ini yang perlu kita persiapkan dengan baik,” tegasnya.
Tomsi menyentil ratusan Pemda di Indonesia yang dinilai belum serius melakukan gerakan menanam. Rinciannya, ada 141 Pemda belum lakukan gerakan menanam bawang merah, termasuk di antaranya Pemkab Dompu, Lombok Tengah dan Sumbawa Barat.
Dan 121 Pemda yang belum melakukan gerakan menanam cabai merah di seluruh Indonesia terdapat Pemda Lombok Utara dan Lombok Barat yang belum melakukan aksi menanam. “Kami berharap Pemda serius melakukan gerakan menanam ini,” pintanya.
Berdasarkan data yang dimiliki, Tomsi mengatakan gerakan menanam secara keseluruhan baru dilakukan oleh 258 daerah per 20 Mei 2024, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi Pemda sebagai upaya mengendalikan harga. “Hanya separuh daerah yang melaksanakan gerakan ini,” imbuhnya.
Di lain sisi, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Muhammad Taufieq Hidayat, mengatakan pemerintah telah melaksanakan gerakan menanam tersebut.
“Setiap Minggu kita terus berkoordinasi dengan Satgas Darurat Pangan. Kita diskusi mengenai luas tanam harian, masalah pengairan tanaman dan lain-lain,” ungkapnya.
Namun ia mengaku ada beberapa daerah yang memang komoditas unggulannya bukan bawang merah atau cabai sehingga program yang digagas lebih mengutamakan potensi yang ada di daerah tersebut.
“Mungkin koordinasi harus lebih diatur antar daerah, butuh kerjasama antara kabupaten/kota untuk upaya pengendalian inflasi ini,” ujar Taufieq.
Seperti halnya, Kabupaten Lombok Barat yang mencatatkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang cukup tinggi sebesar 6,7 persen di minggu ke-3 bulan Mei ini, lantaran inflasi pada komoditas beras, bawang merah dan bawang putih, sementara daerah lain berada pada kondisi yang normal.
“Sebenarnya itu terjadi (inflasi) bukan karena ketidaktersediaan pasokannya, barangkali karena keterlambatan distribusi,” tukasnya. (ris)
