Mataram (Suara NTB) – Penjabat Gubernur (Pj) NTB, Mayjen (Purn) TNI Hassanudin resmi mengukuhkan Mudzakir sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTB setelah menjadi Pelaksana Tugas (Plt) selama enam bulan.
Hassanudin menyatakan pengukuhan ini karena kontribusi Mudzakir dalam melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap seluruh program-program yang ada di Provinsi NTB. Baik program pusat yang ada di daerah, maupun program daerah.
“Selama enam bulan menjadi Plt., beliau telah berkolaborasi sangat baik dengan kita, telah melakukan pendampingan, pengawasan kepada kita,” ujarnya, Rabu, 16 Oktober 2024.
Ia mengatakan, atas dasar kontribusi Kepala BPKP, seluruh program strategis NTB berjalan sesuai dengan mestinya. Meski demikian, tetap harus ada peningkatan pengawasan.
“Alhamdulilah sampai sekarang dalam program pembangunan NTB berjalan on the track dan akuntabilitasnya terjaga dan itu yang perlu kita tingkatkan kedepan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Mudzakir mengatakan pihaknya akan terus berkomitmen untuk mengawal seluruh program-program yang ada di daerah NTB.
“Kita BPKP berkomitmen untuk mengawal program-program pembangunan. Baik itu pembangunan pusat yang ada di daerah, maupun program yang memang milik pemerintah adaerah, mulai dari APBD sampai ke desa,” ujarnya.
Ia menegaskan akan mengawal secara intensif keuangan negara, daerah, hingga ke desa. Termasuk dengan Program Strategis Nasional (PSN). Ada beberapa PSN yang ada di NTB, termasuk Bendungan Meninting, pembuatan Jalan, dan pembangunan Bandara.
Selain itu, ia juga siap mengawal program atau kegiatan Aparat Penegak Hukum (APH), dan siap membantu memberikan solusi terhadap kasus atau program yang sedang diawasi.
“Jadi, kita akan coba mengawal secara intensif APBN yang ada disini, APBD, dan juga desa. Disamping itu, kami juga membantu mengawal melalui teman-teman secara refresif. Kalau di desa, kami membantu secara konsalting, bukan hanya melalui audit, kami juga punya mitra APH seperti kejaksaan dan juga kepolisian untuk melakukan pengawasan secara refresif. Itu juga bagian dari upaya meningkatkan tata kelola yang baik,” jelasnya.
Hal senada disampaikan oleh Deputi BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Aryanto Wibowo, Ak. Ia berharap dengan dikukuhkannya Kepala Perwakilan BPKP NTB menjadi kepala definitif, bisa mengerahkan seluruh kinerjanya untuk membangun NTB menjadi jauh lebih baik.
Aryanto berjanji, pihaknya akan membantu mengawasi seluruh program dan kegiatan pengawalan dan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP NTB, mulai dari tata kelola, manajemen risiko, hingga komplai Undang-Undang.
“Kita BPKP akan mengawal, membantu mendampingi mengawal semua pembangunan yang dilaksanakan di Provinsi NT, supaya semua berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan tujuan,” katanya. (era)
