Mataram (Suara NTB) –Bawaslu Provinsi NTB mencatatan banyak sekali temuan terkait dengan tata kelola logistik pada pemilu 2024 kemarin. Diharapkan temuan-temuan tersebut harus dijadikan evaluasi serius oleh KPU sehingga tidak terjadi lagi pada perhelatan Pilkada serentak nanti.
Hal itu disampaikan Anggota Bawaslu NTB, Hasan Basri saat mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi Logistik Pemilu Tahun 2024 dan Persiapan Logistik Pilkada Tahun 2024 yang digelar oleh KPU NTB pada pekan kemarin.
Dalam rakor yang diikuti oleh jajaran KPU Kabupaten/Kota se-NTB tersebut, Hasan menyampaikan evaluasi dari hasil pengawasan tahapan pengadaan dan distribusi logistik dalam Pemilu 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu NTB.
“Dalam proses perencanaan dan pengadaan, kami tidak menemukan adanya masalah atau indikasi pelanggaran. Namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan pada proses distribusi dari percetakan ke gudang KPU, sortir dan pelipatan surat suara, serta pada saat distribusi ke PPK dan PPS,” ungkap Hasan.
Ia menyebutkan, ada beberapa kejadian logistik yang tertukar pada saat proses distribusi dari percetakan ke gudang KPU, baik antar dapil, Kabupaten/Kota, bahkan tertukar dengan provinsi lain. Selain itu, juga ditemukan beberapa logistik lain yang dalam keadaan rusak.
“Kami temukan banyak surat suara tertukar dan kami apresiasi KPU yang bergerak cepat untuk segera mengembalikan surat suara yang tertukar tersebut sehingga tidak menghambat jalannya pemungutan suara,” imbuhnya.
Hasan menyampaikan beberapa masukan kepada jajaran KPU mengenai logistik untuk Pilkada 2024. Ia menggarisbawahi proses distribusi logistik, keamanan dan kelayakan gudang penyimpanan logistik, hingga logistik khusus untuk pemilih penyandang disabilitas, perlu menjadi atensi khusus KPU.
“Pada intinya, pengadaan dan distribusi logistik harus sesuai dengan prinsip yang ada. Koordinasi dan sinergi penyelenggara pemilu dan stakeholder juga menjadi kunci Pilkada ini berjalan dengan baik, sehingga semua pihak terlibat aktif terutama dalam pengawasan seluruh proses tahapan yang berlangsung,” katanya.
Sementara itu Ketua KPU NTB, Muhammad Khuwailid menyampaikan bahwa rakor evaluasi logistik tersebut sangat setrategis. Karena tahapan pasca Pemilu beririsan dengan tahapan Pemilihan Kepala Daerah.
Khuwailid berpesan ke jajarannya agar lebih rapi lagi dalam melakukan pengelolaan Logistik pemilu. Sehingga kejadian-kejadian pada saat pemilu kemarin bisa diminimalisir pada pilkada. “Kita harus mengelola dan menerapkan manajemen risiko dalam pengelolaan logistik,” tekan Khuwailid. (ndi)
