Mataram (Suara NTB)- Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si menghadiri rapat koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi menjelang Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H di Hotel Kempenski Jakarta, Senin 04 Maret 2024 kemarin.
Rakor tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan narasumber dari Badan Pangan Nasional, Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, dan lembaga terkait lainnya.
Mendagri dalam arahannya menyampaikan agar sembilan langkah konkrit dalam mengendalikan inflasi untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan sebaik-baiknya. Langkah konkrit tersebut di antaranya, pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, rapat teknis TPID, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, pencanangan gerakan menanam serta melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait.
Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi dalam sambutannya menjelaskan ada beberapa tantangan utama untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi nasional. ‘’Di antaranya perubahan iklim ekstrem dan situasi geopolitik yang tidak stabil serta melonjaknya harga pangan dan energi,’’ jelasnya.
Oleh karena itu, Arief menegaskan perlu ditingkatkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, sinergi TPID, dan pemantauan harga di pasar pasar dan ritel modern. Hal tersebut untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan makanan di masyarakat. Empat Strategi Kendalikan Inflasi
Sementara Pj Gubernur NTB, Drs. H.Lalu Gita Ariadi M.Si, dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu membeberkan empat strategi yang selama ini sudah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka melakukan pengendalian inflasi di dalam daerah.
Strategi pertama yang dilakukan yaitu menjamin ketersediaan stok. Jika komoditas beras yang paling mendapatkan atensi saat ini, maka Pemprov bersama Bulog akan terus berupaya menjamin ketersediaan stok beras.
Selanjutnya, yaitu menjamin keterjangkauan harga stok bahan pokok, menjamin distribusi barang serta melakukan komunikasi efektif untuk menjaga persepsi positif terhadap konsumen.”Kalau komunikasi yang efektif itu bukan kami aktornya, namun bersama-sama membuat itu,” katanya.
Menurutnya, menormalkan harga bahan pokok dan pengendalian inflasi erat kaitannya dengan pengelolaan informasi ke masyarakat. Jika masyarakat disuguhkan oleh informasi pelaksanaan operasi pasar murah yang massif serta berita sudah dimulainya panen di sejumlah tempat, maka pasar tidak akan bergejolak lagi. “Di Lombok itu sudah mulai orang panen, meskipun belum panen raya. Artinya kita punya stok,” katanya.
Terkait dengan adanya tuntutan sebagian pihak untuk menghentikan sementara pengiriman gabah keluar daerah, Pj Gubernur mengaku Pemprov NTB sudah memiliki Pergub pembatasan gabah keluar untuk menjaga stok dalam daerah. “Pergubnya ada. Kita juga sudah bekerja untuk itu. Itu poin yang ketiga tadi yaitu memastikan jaminan stok kita di sini, baru selebihnya nanti kita lempar keluar,” katanya. (ris)
