Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram mengalokasikan anggaran Rp25 miliar pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2025, untuk pembangunan Kantor Walikota Mataram. Pembangunan kantor ini menjadi prioritas karena kondisi kantor saat ini dinilai tidak representatif.
Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menegaskan, pembangunan kantor walikota sangat prioritas karena perencanaan dimulai tahun 2017, tetapi terhalang oleh bencana alam seperti gempa di tahun 2018 dan pandemi Covid-19 di tahun 2020. Saat ini, dinilai momentum paling tepat dengan kondisi fisikal daerah kategori sehat. “Kalau tidak prioritas ngapain kita membekaskan lahan di tahun 2017,” terangnya.
Di samping itu, kondisi perkantoran juga tidak representative karena dibangun di bawah tahun 2000. Sementara, sumber daya manusia terus mengalami penambahan sehingga tidak sebanding dengan kapasitas ruang atau gedung.
Pihaknya sedang berpacu dan berkolaborasi dengan legislative untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Sumber PAD tidak hanya dari saat ini, melainkan dari potensi lainnya sesuai masukan dari badan anggaran (Banggar) DPRD Kota Mataram. “Kita coba diskusikan lagi dengan Banggar, termasuk pendapatan pajak dari SPBU,” sebutnya.
Dalam postur APBD tahun 2025, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) mengalokasikan Rp25 miliar dari sebelumnya Rp75 miliar untuk pembangunan tahap pertama. Akan tetapi, adanya program prioritas, belanja diarahkan, dan belanja lainnya sehingga dilakukan pengurangan.
Mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram menjelaskan, pembangunan kantor walikota di Jalan Gajahmadha, Kelurahan Jempong Baru diatur dengan skema pengadaan tahun jamak atau multiyear.
Persyaratan perusahaan yang mengerjakan atau pemenang tender akan kaji oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Mataram. “Kalau kebutuhan anggaran secara keseluruhan mencapai Rp240 miliar,” sebutnya.
Alwan berharap pola pembangunan menggunakan multiyear sehingga pemenang tender merupakan perusahaan bonafit. Artinya, pembangunan bisa rampung sesuai perencanaan, tetapi pembayaran dilakukan secara bertahap. Pembayaran ditargetkan tuntas mencapai 2-3 tahun tergantung dari kemampuan daerah. (cem)
