Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 1.696 orang warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat Kanwil Kemenkumham NTB menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Rabu, 27 November 2024. Pemungutan suara berlangsung di 3 (tiga) TPS Khusus yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Barat.
Meskipun berada di balik jeruji besi, mereka tetap bisa menyalurkan hak pilihnya sebagai warga negara Indonesia.
Kalapas Lombok Barat, M. Fadli mengatakan ribuan warga binaan tersebut terdiri dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Mayoritas pemilih merupakan warga binaan dan sisanya petugas yang bertugas.
“Dari total 1.871 orang warga binaan kita saat ini, sejumlah 1.575 masuk DPT, dan 121 orang masuk DPTb, sehingga total yang bisa menggunakan hak pilihnya 1.696 orang,” ujar Kalapas Fadli melalui keterangan resminya, Rabu kemarin.
Lebih lanjut Kalapas Fadli menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat seperti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat, Polri, TNI, serta KPU dan Bawaslu di semua TPS di Lapas hari ini, sehingga pelaksanaan Pemilu tahun ini berjalan lancar dan kondusif.
“Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh unsur yang terlibat, Pemkab Lombok Barat, TNI, POLRI, KPU, Bawaslu dan Panwaslu sehingga pelaksanaan Pemilu di Lapas Lombok Barat berjalan lancar dan kondusif,” ucapnya.
Kalapas juga menjamin bahwa selama proses dari mulai sebelum sampai pasca Pilkada, seluruh jajaran ASN Lapas Lombok Barat telah menujukkan Netralitas dan Integritas sesuai peraturan yang berlaku.
“Kami pastikan seluruh ASN jajaran Lapas Lombok Barat bersikap Netral dari sebelum Pilkada hingga pasca Pilkada nanti,” tambahnya ke awak media.
Hal ini senada dengan arahan Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan. Meskipun memiliki hak pilih, ASN Kanwil Kemenkumham NTB dipastikan netral dan tidak ada kepentingan politik, melainkan hanya mengutamakan kepentingan masyarakat.
“ASN Kanwil Kemenkumham NTB dipastikan akan menjaga pelayanan publik agar tidak dipengaruhi oleh pertimbangan politik, memastikan kinerja fokus pada kepentingan masyarakat,” tegas Parlindungan.
Antusiasme dan kesadaran politik yang ditunjukkan oleh warga binaan Lapas Lombok Barat menjadi contoh nyata bahwa setiap warga negara memiliki peran dalam membangun demokrasi yang berkualitas.
Semangat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi harus terus ditanamkan. Termasuk di lingkungan yang terbatas seperti didalam Lembaga Pemasyarakatan, Kanwil Kemenkumham NTB tetap memberikan hak pilih para WBP untuk berkontribusi dalam demokrasi. (r)
