Mataram (Suara NTB) – Banyak kasus bunuh diri yang ditemukan di beberapa daerah di NTB. Hal ini menjadi tugas bersama dari seluruh elemen masyarakat untuk mencegah kemungkinan terjadinya bunuh diri. Deteksi awal mesti dilakukan, sehingga kejadian bunuh diri bisa dihindari. Begitu juga Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma berusaha meminimalisir kejadian bunuh diri dengan meluncurkan aplikasi Lapor Budir.
Menurut Kepala Bidang Pelayanan pada RSJ Mutiara Sukma H. Abdullah, S.Kep., Ns., M.M.; sejak aplikasi ini diluncurkan tahun 2023 hingga Desember 2024 ini, jumlah warga yang mengakses aplikasi Lapor Budir ini sebanyak 780 orang. ‘’Fitur ini, merupakan layanan kegawatdaruratan bagi pengguna yang mengalami pemikiran atau ide bunuh diri,’’ terangnya pada Forum Konsultasi Publik yang digelar di Aula Edelweiss RSJ Mutiara Sukma, Senin, 2 Desember 2024.
Acara Forum Konsultasi Publik ini dihadiri perwakilan dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB dan Pemkot Mataram, Ombudsman, Polri, elemen masyarakat dan media. Pemateri pada kegiatan ini adalah pejabat struktral di lingkup RSJ Mutiara Sukma.
Dalam hal ini, pengguna bisa menghubungi psikolog dengan harapan mampu memberikan bantuan dan dukungan emosional pada pihak yang membutuhkan. Diakuinya, di tahun 2017, ada kasus bunuh diri di satu daerah di NTB yang saat itu tidak langsung ditangani. Namun, belakangan kasus itu justru menjadi trigger bagi pihak lainnya untuk melakukan aksi bunuh diri.
Untuk itu,belajar dari kasus itu, pihaknya berusaha menekan kasus bunuh diri di NTB dengan mencari solusi dan cara, sehingga tidak ada lagi warga yang bunuh diri.
Hal senada disampaikan Direktur RSJ Mutiara Sukma, dr. Hj. Wiwin Nurhasida. Menurutnya, pihaknya terus mencari solusi atas persoalan kejiwaan di NTB, termasuk masalah bunuh diri. Adanya Lapor Budir, kasus bunuh diri di NTB bisa ditekan.
Pihaknya mengharapkan pada kegiatan Forum Konsultasi Publik ini memperoleh pemahaman hingga solusi antara RSJ selaku penyelenggara dan masyarakat sebagai monitoring serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik.
Sementara mengenai tujuan khusus kegiatan ini, ujarnya, adalah memberikan masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan. Selain itu, memperoleh masukan dari publik dalam rangka perumusan atau perbaikan kebijakan dan memberikan pemahaman dan mengajak publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang telah ditetapkan.
Kegiatan ini, juga bertujuan mengajak publik turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan dan memperoleh masukan tentang dampak kebijakan yang telah ditetapkan. (ham)
