Taliwang (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat kembali menggelar seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Kali ini ada 4 posisi yang dilelang untuk kursi jabatan Eselon II itu.
Adapun jabatan yang dibuka seleksinya itu, yakni untuk posisi kepala Dinas Pertanian, kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perumki), kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan terakhir jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan Perekonomian dan Pembangunan.
“Iya (akan ada seleksi). Barusan saya tandatangani berkas pengumumannya dan akan kita mulai besok (hari ini) tahapannya,” kata Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) KSB, Mulyadi, Rabu, 11 Desember 2024.
Sesuai jadwal, tahapan seleksi terbuka JPT Pratama kali ini diupayakan selesai pada akhir bulan Desember ini. Menurut Mulyadi, jelang tutup tahun nama peserta yang memenuhi syarat 3 besar oleh panitia seleksi telah disampaikan kepada bupati. “Targetnya minggu pertama Januari 2025 sudah dilakukan pelantikan terhadap pejabat terpilih, karena kita tidak ingin ada posisi pimpinan OPD yang lowong do awal tahun” sebutnya seraya mengimbau kepada pegawai yang telah memenuhi syarat untuk mendaftar.
“Namanya juga (seleksi) terbuka, siapa saja boleh mendaftar selama telah memenuhi persyaratan yang ditentukan,” sambung Mulyadi.
Berbicara mengenai jabatan lowong, selain 4 JPT Pratama yang dilelang di atas. Masih ada jabatan Eselon II yang kini masih dibiarkan diisi oleh seorang Pelaksana Tugas (Plt). Posisi itu yakni Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah (Setda) KSB. Ditanya mengenai pengisian jabatan Asisten I itu, Mulyadi mengungkapkan, nantinya akan diisi melalui mekanisme rotasi (mutasi) pegawai. “Jabatan Asisten I fungsinya sangat vital sehingga harus diisi oleh pejabat senior. Maka untuk mengisinya akan dilakukan pergesseran saja, tidak akan kita lalukan lewat seleksi terbuka,” tukas Mulyadi yang juga menjabat kepala BKPSDM KSB ini.
Sebenarnya seleksi terbuka pengisian 4 jabatan eselon II ini sebelumnya alan digelar pada bulan Oktober lalu. Namun Pemda KSB kemudian menundanya setelah mendapat instruksi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) untuk tidak memulai prosesnya karena dalam suasana Pilkada. (bug)
