Tanjung (Suara NTB) – Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Utara (KLU), Fathurrahman, mengklaim data angka kemiskinan di KLU masih anomali. Dari validasi sementara yang dilakukan pihaknya, tercatat sekitar 12 persen warga miskinan masuk katagori anomali lantaran memiliki kemampuan secara ekonomi.
Kepada wartawan, Fathurrahman menyatakan angka kemiskinan di KLU masih cukup tinggi mencapai 33 ribu kepala keluarga. Dari jumlah itu, sekitar 1.052 KK masuk kategori miskin ekstreim.
“Sebanyak 12 persen ditemukan sebagai data anomali. Beberapa kategori yang masuk ke dalam data tersebut mencakup pegawai maupun warga yang tergolong mampu,” ungkapnya.
Anomali data kemiskinan tersebut, sambung dia, tentu berdampak pada alokasi bantuan pemerintah. Di mana, masih ada warga yang tergolong mampu masuk sebagai data sasaran bantuan sosial.
Ia mempertegas, Dinsos dalam hal ini perlu mengevaluasi dengan memverifikasi dan validasi kembali data kemiskinan. Sehingga daerah memiliki data yang riil sebagai acuan alokasi bantuan maupun kebijakan ekonomi lainnya.
“Data yang kita miliki terus diperbaiki supaya lebih valid dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat di Lombok Utara,” sambungnya.
Sementara, sebagai upaya intervensi persoalan kemiskinan, Pemda – termasuk melalui Dinsos, ikut melakukan intervensi. Salah satu program yang dijalankan adalah Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). “Melalui P3KE ini, pemerintah memberikan bantuan sembako yang dialokasikan dari APBD,” tambahnya.
Hingga akhir tahun 2024 lalu, sembako untuk program P3KE telah disalurkan kepada keluarga miskin ekstrim yakni 1052 KK di 5 kecamatan. Dalam satu paket sembako berisikan beras 5 kg, gula 1 kg, minyak goreng 1 liter, kopi bubuk 1 bungkus, kue kering 1 bungkus, dan telur ayam 30 butir. (ari)
