Giri Menang (Suara NTB) – Bencana alam telah menjadi hal yang familiar di Lombok Barat, dengan daerah ini hampir setiap tahun dilanda berbagai bencana seperti banjir, longsor, rob, angin puting beliung, hingga gempa bumi. Dalam menghadapi bencana ini, mitigasi bencana menjadi langkah penting yang harus diperkuat oleh pemerintah daerah setempat.
Mitigasi bencana di Lombok Barat masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang membutuhkan perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Semua pihak, mulai dari masyarakat, pemerintahan desa, Pemkab, Pemprov, hingga Pemerintah Pusat dan instansi terkait seperti Balai Wilayah Sungai (BWS), Balai Jalan Nasional, dan lainnya, harus berperan aktif dalam penanggulangan bencana.
Pj. Bupati Lombok Barat, H. Ilham, dalam keterangan kepada media menjelaskan bahwa Lombok Barat rentan terhadap berbagai jenis bencana. Untuk itu, ia mendorong masyarakat untuk memahami karakteristik daerah yang rawan bencana. Menurutnya, penanggulangan bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga melibatkan peran serta masyarakat. “Masyarakat harus ikut mengantisipasi, misalnya dengan menjaga kebersihan saluran air dan sungai, terutama saat musim hujan,” kata H. Ilham pada Jumat, 17 Januari 2025.
Pemerintah memang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana, namun peran aktif masyarakat sangat diperlukan. Salah satu contohnya adalah membersihkan selokan dan sungai bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir akibat sampah yang menyumbat saluran air. H. Ilham menegaskan, bencana yang terjadi sering kali disebabkan oleh kelalaian, seperti membuang sampah sembarangan yang menyumbat aliran air.
Selain itu, pemerintah telah menyiapkan regulasi terkait penanggulangan bencana, baik di tingkat pusat maupun daerah. Di tingkat pusat, ada Perka BPBD, sementara di daerah telah disusun Perda tentang penanggulangan bencana. “Semua mekanisme penanganan bencana ini sudah diatur dengan jelas, termasuk penggunaan dana tak terduga untuk penanggulangan bencana,” jelasnya.
Dalam hal penanganan bencana, BPBD akan turun ke lapangan untuk melakukan kajian dan menentukan langkah-langkah yang perlu diambil. Jika terjadi kerusakan fasilitas umum, BPBD akan berkoordinasi dengan OPD terkait untuk segera mengambil tindakan. Jika kerusakan masih bisa digunakan sementara, penanganan perbaikan akan dilakukan melalui APBD perubahan atau APBD murni tahun berikutnya.
Di sisi lain, H. Ilham juga menegaskan bahwa Pemkab Lombok Barat serius dalam melakukan mitigasi bencana. OPD terkait telah berupaya melakukan berbagai langkah mitigasi, seperti koordinasi dengan BWS untuk penanganan sungai, serta dengan Balai Jalan Nasional dan Provinsi untuk perbaikan jalan. Selain itu, upaya reboisasi hutan dan penghijauan juga dilakukan untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang dapat memicu bencana.
BPBD juga terus melakukan program mitigasi melalui kegiatan edukasi di sekolah-sekolah dan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana). Meskipun demikian, H. Ilham mengingatkan bahwa bencana tidak bisa diprediksi, namun upaya mitigasi harus dilakukan dengan maksimal untuk mengurangi dampak bencana. (her)
