Giri Menang (Suara NTB) – Perwakilan honorer yang tidak lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) tahun 2024 melakukan audiensi menyampaikan aspirasi ke Anggota DPR RI H. Fauzan Khalid Fraksi Nasdem Dapil Pulau Lombok di kediamannya di Sandik, Rabu, 29 Januari 2025.
Non ASN yang pada tes PPPK lalu berstatus R2 dan R3 meminta advokasi agar diakomodir menjadi PPPK. “Pada hari ini kami bersilaturahmi dengan Anggota DPR RI H. Fauzan Khalid untuk menyampaikan aspirasi di Lombok Barat terkait tuntutan kami selaku honorer yang berstatus R2 dan R3 yang tidak lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 untuk diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu,” ujar Perwakilan honorer yang berstatus R3 Dedy Suhirman.
Ia juga berharap nanti apa yang menjadi masukkan dan disuarakan oleh Anggota DPR RI H. Fauzan Khalid di pusat. Beberapa aspirasinya, diantaranya menuntut hak teman-teman R2 dan R3 menjadi PPPK Penuh Waktu dan menolak menjadi PPPK Paruh Waktu. Kemudian meminta kepastian kapan terealisasi tuntutan honorer bestatus R2 dan R3 untuk diangkat menjadi P3K Penuh Waktu. Selanjutnya meminta Pemerintah Pusat membuatkan Peraturan Presiden (PP) oleh Presiden tentang pengangkatan seluruh honorer database R2 dan R3 menjadi P3K Penuh Waktu.
Terakhir meminta Pemerintah untuk mengoptimalisasi formasi dan anggaran kepada daerah untuk diangkat honorer status R2 dan R3 menjadi P3K Penuh Waktu. “Insya Allah kami dan beberapa teman dari aliansi honorer R2 dan R3 dari Kabupaten/Kota di Provinsi NTB ikut serta dalam Aksi Damai yang akan digelar di Gedung DPR RI di Jakarta pada tanggal 3 Februari mendatang untuk menyuarakan tuntutan kami,” tutupnya.
Menanggapi aspirasi itu, Anggota DPR RI H. Fauzan Khalid menyambut kehadiran mereka sebagai tamu istimewa dan apa yang disampaikan tadi sangat rasional dan dari substansi. “Saya sampaikan sebenarnya kalau di Komisi II DPR RI semuanya sepakat dengan yang menjadi tuntutan itu. Insya Allah nanti tanggal 4 Februari mendatang yang sudah terjadwal akan ada rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR RI dengan MEN-PAN RB, BKN dan stakeholder terkait khusus membahas persoalan ini,” katanya.
Selain itu, mantan Bupati Lobar dua periode ini akan menyampaikan ini dan yakin bersama pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI sepakat dengan tuntutan ini. “Dan kita komit untuk memperjuangkan ini bukan alasan apa-apa. Saya kira ini lebih banyak alasannya karena kemanusiaan dan bisa ada jaminan kehidupan yang layak bagi teman-teman honorer ini kalau tidak diangkat sebagai PPPK. Sekali lagi ini menjadi komitmen kami,” tutupnya.(her)
