Mataram (Suara NTB) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB mengadakan sesi Knowledge Sharing mengenai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Ketua KPU Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid, dalam pengarahannya menyampaikan bahwa Inpres tersebut tentunya akan memengaruhi cara melaksanakan tugas dan kewajiban di KPU Provinsi NTB.
Namun demikian, Khuwailid yakin dan percaya bahwa meskipun ada pemangkasan sejumlah program dan kegiatan akibat kebijakan efisiensi anggaran, semua dapat berjalan dengan lancar berkat semangat dan komitmen seluruh jajaran pegawai di lingkungan KPU Provinsi NTB.
“Teman-teman di KPU Kabupaten/Kota juga perlu beradaptasi dengan dampak dari Inpres ini. Bagaimanapun, kita harus tetap bekerja dengan baik meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran ini. Saya yakin teman-teman bisa melakukannya,” ujar Khuwailid pada Senin, 10 Februari 2025.
Sementara itu, Sekretaris KPU Provinsi NTB, Mars Ansori Wijaya, menjelaskan pokok-pokok materi Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi anggaran 2025. Banyak program kegiatan yang terpaksa akan dihapus akibat kebijakan efisiensi ini.
“Ada beberapa hal yang sudah diatur dalam Inpres sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan di tahun 2025. Baik anggaran dari APBN maupun hibah yang masih ada di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan Pilkada 2024, semuanya harus dihemat,” kata Wijaya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa efisiensi anggaran di lingkungan KPU RI akan dilakukan dengan mengurangi belanja sewa kendaraan, biaya pemeliharaan, dan penyediaan operasional dukungan perkantoran.
“Identifikasi pengeluaran yang harus dikurangi di kantor masing-masing KPU sudah harus dimulai,” tekan Ansori Wijaya.
Terakhir, ia meminta jajaran KPU se-NTB untuk memperkuat argumentasi dalam melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan jauh sebelum Inpres Nomor 1 Tahun 2025 ditetapkan. (ndi)
