Praya (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah melakukan inventarisasi kawasan atau kampung kumuh yang ada di daerah ini. Hasilnya, ada tiga lokasi kampung kumuh yang rencananya akan menjadi prioritas usulan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), yakni di Kampung Nelayan Gerupuk, Kampung Nelayan Kuta serta kampung kumuh Dusun Sade Desa Rembitan.
“Ini usulan untuk tahap awal dulu. Kita juga belum tahu mana yang akan disetujui oleh Kementerian Perumahaan dan Kawasan Permukinan,” terang Wakil Bupati (Wabup) Loteng Dr. H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si., di kantornya, Rabu, 12 Februari 2025.
Dikatakannya, Kementerian PKP sebelumnya telah menyampaikan soal program pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) di sejumlah daerah. Termasuk di NTB, dalam hal ini Loteng juga masuk sebagai salah satu daerah yang menjadi sasaran program tersebut. Hanya saja, sifat program tidak meski harus dibangun rusunawa, tapi bisa berupa pembangunan rumah jenis lainya yang diperuntukan bagi masyarakat dengan penghasilan rendah dengan prioritas di daerah atau kawasan kumuh.
Hasil pendataan ditemukanlah beberapa kawasan kumuh sesuai kriteria dari Kementerian PKP. Selain di kawasan Gerupuk, Kuta dan Sade, termasuk juga di kawasan Selong Belanak, Desa Ungga, Bleke hingga Kota Praya sendiri. “Tapi kita fokus untuk di tiga lokasi dulu,” terangnya.
Setelah usulan disampaikan Pemkab Loteng selanjutnya diminta melakukan presentasi ke Kementerian PKP soal usulan penataan kawasan kumuh tersebut. Barulah kemudian kementerian menentukan kawasan mana saja yang akan ditangani. Bisa tahun ini. Bisa juga tahun depan, tergantung kebijakan dari Kementerian PKP.
Artinya, Pemkab Loteng kewajiban hanya mengusulkan saja mana kawasan yang akan ditangani. Keputusan akhir tetap ada di Kementerian PKP. Berapa kawasan yang akan ditangani serta kapan programnya akan dilaksanakan.
Terlebih lagi untuk kampung nelayan Gerupuk dan Kuta serta kampung kumuh Sade, itu berada di sekitar kawasan The Mandalika. Jadi pihaknya sangat berharap bisa segera ditangani oleh Kementerian PKP. “Kalau dari Pemkab Loteng berharap bisa segera. Agar kondisi warga di kawasan-kawasan kumuh tersebut bisa lebih baik lagi,” tandas Nursiah. (kir)
