Mataram (Suara NTB) – Tim auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Kantor Perwakilan NTB, mulai turun melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan. Satuan kerja perangkat daerah diminta kooperatif menunjukan dokumen dan hasil pekerjaan.
Pantauan Suara NTB, tim pemeriksa dari auditor negara melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaa pos Satpol PP di Kantor Walikota Mataram pada, Senin, 10 Maret 2025. Pekerjaan fisik ini merupakan bagian dari pengadaan milik Bagian Umum Setda Kota Mataram. Auditor berjumlah tiga orang mengecek secara detail ukuran, tinggi bangunan, serta kualitas bahan dan lain sebagainya.
Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Hj. Baiq Nelly Kusumawati Makruf dikonfirmasi pada, Senin, 10 Maret 2025 membenarkan, auditor BPK RI Kantor Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara mulai turun melakukan pemeriksaan fisik terhadap pekerjaan di masing-masing organisasi perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Mataram.
Pengecekan fisik ini didampingi oleh Inspektorat dan membutuhkan waktu sampai tanggal 23 Maret 2025. “Tim dari Inspektorat juga mendampingi untuk bagian teknik,” jelasnya.
Selama proses pemeriksaan diharapkan Nelly, satuan kerja perangkat daerah di lingkup Pemkot Mataram kooperatif. Artinya, kebutuhan data yang diminta auditor harus segera dipenuhi.
Mantan Kepala Bagian Umum Setda Kota Mataram menambahkan, auditor pasti akan meminta data pendukung dan lain sebagainya. Oleh karena itu, SKPD memiliki kesempatan untuk mengklarifikasi dan konfirmasi. “Setelah penginputan data nanti pasti ada proses konfirmasi untuk melengkapi data,” terangnya.
Seluruh hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kota Mataram tahun 2024 akan dikeluarkan berupa laporan hasil pemeriksaan. Dari hasil LHP akan ditentukan apakah Kota Mataram mendapatkan penilaian opini wajar tanpa pengecualian dan wajar dengan pengeculian. Namun demikian, ia optimis Kota Mataram dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian. (cem)
