PEMDA Kabupaten/Kota di NTB sedang membahas rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Ada beberapa hal yang menjadi prioritas utama seperti penuntasan kemiskinan serta bagaimana menjadi daerah yang memiliki kapasitas ketahanan pangan melalui proses hilirisasi di sektor pertaian dan sub sektornya.
Sekretaris Bappeda NTB Dr. Mahjulan mengatakan, selain dua fokus di atas, Pemda juga harus berupaya menjadikan NTB ini sebagai destinasi kelas dunia. Terlebih Provinsi NTB secara umum akan mengikuti apa yang diarahkan oleh nasional yaitu akan dijadikan sebagai super hub pariwisata nusantara.
“Jadi otomatis daerah harus mengikuti. Apalagi sekarang modelnya imperatif. Posisi provinsi ini perpanjangan tangan pusat. Artinya apa yang diharapkan pusat kita harus melaksanakan di daerah,” kata Mahjulan kepada Suara NTB, Jumat, 14 Maret 2025.
Ia mengatakan, terkait dengan penuntasan kemiskinan, Pemprov NTB bersama Pemda Kabupaten/Kota selama ini menjalin kolaborasi dalam melaksanakan program pengurangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Secara keseluruhan, angka kemiskinan ekstrem berangsur berkurang.
“Ini Pak Gubernur mau menuntaskan. Kita jua sudah menyiapkan peta jalan untuk penyesaiannya,” terangnya.
Sebelumnya Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir H Iswandi dalam kegiatan kickoff meeting Forum Perangkat Daerah penyusunan awal RPJMD NTB pertengahan Februari lalu mengatakan, berdasarkan identifikasi isu strategis terdapat tujuh misi, 10 program unggulan dalam 19 kegiatan yang menjadi prioritas daerah dan 106 kegiatan strategis dalam rancangan dokumen RPJMD.
10 program unggulan pemerintah provinsi dalam lima tahun mendatang adalah, NTB Sehat dan Cerdas, Desa Berdaya, NTB Inklusif, NTB Agro Maritim, Pariwisata NTB Berkualitas, E Mania (Ekraf Mendunia), NTB Terampil dan Tangkas, NTB Lestari Berkelanjutan, NTB Good and Smart Governance dan NTB Connected.
Secara umum, Iswandi juga memaparkan capaian NTB kurun waktu 20 tahun terakhir dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB yang baru separuh dari target, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih rendah, Indeks Resiko Penanganan Bencana yang masih merah serta kapasitas fiskal tiga kabupaten/ kota yang masih rendah.(ris)
