NTB menjadi salah satu daerah rawan bencana hingga menjadikannya sebagai salah satu laboratorium bencana di Indonesia. Provinsi ini kerap kali diterjang bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, hingga tsunami. Perubahan iklim juga menyebabkan NTB rawan terhadap banjir, tanah longsor, hingga cuaca ekstrem.
Dalam memastikan penanganan tanggap darurat bencana, Pemerintah Provinsi NTB menghadirkan aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan (SIK) yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat guna melaporkan kejadian bencana secara real time.
Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Sadimin menyatakan aplikasi ini tidak hanya untuk melaporkan kejadian bencana. Bisa juga untuk memantau cuaca.
“Sistem ini berfungsi untuk memfasilitasi laporan kebencanaan secara online. Fiturnya cukup lengkap, mulai dari pelaporan bencana, prediksi cuaca, hingga informasi pendukung lainnya,” ujarnya, Rabu, 22 April 2026.
Aplikasi SIK dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store, sehingga bisa diakses secara luas oleh masyarakat. Tidak hanya untuk petugas, masyarakat umum juga diharapkan dapat memanfaatkan aplikasi ini, misalnya untuk memantau kondisi cuaca sebelum melakukan aktivitas atau melaporkan kejadian bencana secara langsung.
Dalam pelaporannya, BPBD menyiapkan Tim Reaksi Cepat (TRC) yang akan bekerja sama dengan aparat desa dan masyarakat setempat untuk melakukan verifikasi di lapangan. Data yang dilaporkan mencakup jenis kerusakan hingga estimasi kerugian, yang kemudian langsung diinput ke dalam sistem.
“Dengan aplikasi ini, diharapkan laporan bisa dilakukan secara cepat dan akurat. Selama ini sistemnya sudah ada sejak 2022, namun belum berjalan optimal,” tambahnya.
Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan, BPBD juga akan menggelar pelatihan bagi petugas dan masyarakat. Pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pelaporan sehingga informasi bencana dapat diterima secara real time dan segera ditindaklanjuti.
Saat ini, implementasi aplikasi SIK masih difokuskan di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Meski demikian, tidak menutup kemungkinan daerah lain memiliki sistem serupa dengan nama berbeda.
Aplikasi ini diharapkan bisa mempercepat alur informasi kebencanaan, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. “Bencana bukan hanya urusan BPBD, tetapi membutuhkan peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi,” pungkasnya. (era)
