Selong (Suara NTB) – Awal tahun 2025, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lombok Timur (Lotim) khususnya belanja pemerintah tumbuh minus belanja Pemkab Lotim terbilang sangat minim. Realita itu dinilai tidak mengherankan, pasalnya banyak proyek pemerintah belum bisa dimulai dikerjakan. Mengawali tahun 2025 ini juga, Pemkab Lotim menghabiskan anggaran cukup besar untuk pembayaran utang jatuh tempo yang nilainya diakumulasi mencapai Rp 93 miliar lebih.
“Ujat itu kan kita dahulukan kemarin,” ungkap Anggota DPRD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman menjawab Suara NTB, Rabu (14/5).
Dia menjelaskan belanja pemerintah tahun ini di bawah kepemimpinan Bupati H. Haerul Warisin dan Wakil Bupati H. Muhammad Edwin Hadiwijaya diharapkan lebih agresif lagi.
Menurut Ketua DPD II Partai Golkar Lotim ini, masih rendahnya belanja pemerintah dikarenakan kondisi birokrasi di lingkup pemerintah daerah ini masih dianggap belum pasti setelah pelantikan bupati. Komposisi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dianggap masih labil. Banyak pejabat yang masih harap-harap cemas apakah masih akan ditempatkan di posisi yang sekarang atau tidak. Hal ini jelas berpengaruh secara tidak langsung pada belanja pemeirntah.
Kepala OPD jelas berdampak pada eksekusi anggaran. Harusnya, melihat fenomena tersebut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus bisa mempercepat proses pengaturan birokrasi. Disadari, setiap awal pemerintahan yang baru selalu ada penyesuaian. Apalagi ada perubahan-perubahan regulasi yang membuat kepala daerah yang baru ini memerlukan kehati-hatian dalam menentukan siapa kemudian yang akan dilantik membantunya.
Hasan Rahman menyarankan diperlukan keberanian dari seorang kepala daerah untuk mengambil langkah cepat dan lebih agresif. Apakah mau tetap menggunakan pimpinan OPD yang sekarang atau menunggu perubahan dengan mengambil langkah perampingan dan sebagainya.
Penilaian anggota DPRD Lotim ini, eksekusi anggaran itu sebenarnya bukan pada Bupati. Akan tapi ada pada masing-masing kepala OPD. Banyak yang khawatir akan dipindah dan takut ambil kebijakan. Kepala OPD takut belanja dan mikir-mikir. Karena itulah, kepala daerah dalam hal ini harus bisa mengambil sikap.
Ketika sudah tertuang jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka sudah jelas arah penggunaan anggarnanya. Apa yang dilakukan oleh Pemprov NTB, katanya, bisa dicontoh di Lotim. Soal nantinya akan ada perampingan nomenkelatur, itu menjadi urusan lain. Terpenting saat ini, belanja APBD ini bisa dipercepat. “Jadi memang minim karena ketidakpastian dari OPD sebagai pelaksana,” ungkapnya.
Gubernur NTB dinilai sudah cukup cepat dalam mengambil sikap melantik para pimpinan OPD. Lotim bisa melakukan hal yang sama karena Bupati dan Wakil Bupati dalam setiap gerak dan langkahnya dilindungi oleh undang-undang, sehingga kepala daerah tidak perlu takut. ‘’Ketika diangap tidak cakap dalam mengeksekusi anggaran pada bidang yang telah ditetapkan, maka langsung saja diganti supaya bisa dipercepat pelaksanaannya,’’ sarannya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lotim, Sri Endah Wardanti mengakui realita awal tahun yang menunjukkan belanja pemerintah yang menurun setiap awal tahun. Kondisi ini kataya bisa terjadi karena pada triwulan pertama masih banyak belanja yang belum bisa dieksekusi.
Kepala Bagian ULP Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Lalu Kurnia Darmawan yang dikonfirmasi terpisah juga mengatakan saat ini sedang berusaha ngebut untuk lelang proyek-proyek pemerintah dengan harapan bisa dilaksanakan segera. Setiap awal tahun, disebut memang membutuhkan waktu untuk melakukan perencanaan di masing-masing OPD. Diyakinkan, dalam waktu dekat ini sebagian besar proyek milik pemkab Lotim ini bisa dibelanjakan. (rus)
