Tanjung (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar bimbingan teknis (bimtek) dalam rangka penilaian mandiri maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi tahun 2025. Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, ST., MT., menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran publik.
Dirinya mengapresiasi kehadiran perwakilan BPKP Provinsi NTB yang hadir sebagai pemateri. Ia juga meminta agar BPKP NTB tetap intens memberikan pendampingan berkelanjutan dalam memperkuat pengawasan internal.
“Peran SPIP sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. SPIP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan pondasi terciptanya good governance (tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Ia menyatakan, penyelenggaraan SPIP yang baik dapat membantu menjamin tercapainya tujuan organisasi, keandalan laporan, pengamanan aset, dan kepatuhan terhadap regulasi.
Ia juga menyoroti pentingnya Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebagai indikator komitmen dalam mencegah korupsi secara sistemik, serta menegaskan penerapan manajemen risiko harus menjadi bagian tak terpisahkan dalam perencanaan strategis organisasi.
Kepada para peserta Bimtek, terutama kepala OPD dan Kasubag program, Wabup mengimbau agar memanfaatkan forum ini sebagai ruang pembelajaran dan refleksi, guna menginternalisasi SPIP, IEPK, dan manajemen risiko dalam setiap lini pemerintahan.
“Komitmen dan kolaborasi adalah kunci keberhasilan pengendalian intern pemerintah. Pengawasan bukan beban, tetapi mitra strategis untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Mari kita junjung tinggi integritas dan akuntabilitas dalam setiap proses pembangunan,” demikian Kus. (ari)
