DI tengah tuntutan reformasi birokrasi dan semakin tingginya ekspektasi publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, peran auditor internal pemerintah menjadi semakin krusial.
Auditor tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis, dalam memastikan bahwa program dan kegiatan pemerintah berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance), ujar Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., saat mengukuhkan Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (DPW AAIPI) Provinsi NTB periode 20252028, Jumat, 18 Juli 2025.
Di sinilah, tambahnya, peran AAIPI menjadi sangat penting. Dalam hal ini, AAIPI harus menjadi lokomotif perubahan, bukan hanya sebagai wadah komunikasi antar auditor, tetapi juga sebagai lembaga yang mampu mendorong terjadinya transformasi dalam sistem pengawasan intern pemerintah di tingkat daerah.
Wagub percaya, dengan pengalaman, komitmen, serta integritas yang tinggi, pengurus DPW AAIPI NTB mampu menjalankan amanah ini dengan baik.
“Keberadaan asosiasi ini menjadi wujud nyata dari komitmen kolektif para auditor untuk terus meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas dalam menjalankan tugas pengawasan yang strategis,” tuturnya.
Saat ini, ungkapnya, penilaian kapabilitas seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Provinsi NTB berada pada Level 3, yang juga dikenal sebagai level “Integrated”. Ini artinya APIP telah mencapai kematangan dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Pada bagian lain, Wagub mengapresiasi BPKP Perwakilan NTB, yang telah mengambil inisiatif dan terus menunjukkan konsistensinya, dalam membina serta memperkuat peran auditor intern di daerah. Ia pun berharap pengurus AAIPI yang baru dapat segera menyusun langkah kerja strategis, membangun kolaborasi lintas sektor, dan menjadikan organisasi ini sebagai center of excellence dalam pengembangan profesi auditor internal di NTB.
“Saya ingin menegaskan kembali bahwa Pemerintah Provinsi NTB akan selalu mendukung setiap inisiatif yang bertujuan untuk memperkuat pengawasan intern, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan mendorong profesionalisme ASN. Kita harus bersama-sama mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan transparan,” tutupnya. (ham)
