Mataram (Suara NTB) – Sejumlah Sekolah Luar Biasa atau SLB di NTB resmi menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) Kemendikdasmen. Perjanjian kerja sama itu dilakukan saat Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Revitalisasi SLB tahap 3 di Jakarta, pada Minggu, 20 Juli 2025 sampai dengan Rabu, 23 Juli 2025.
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. Hj. Eva Sofia Sari, S.Pd., M.Pd., pada Selasa, 22 Juli 2025 mengatakan, sampai dengan Selasa, 22 Juli 2025, sebanyak 10 SLB telah melakukan perjanjian kerja sama. Sementara tujuh SLB lainnya dalam proses melakukan perjanjian kerja sama. “Masih ada dua SLB lagi setelah tahap 3 ini untuk melakukan PKS,” ujar Eva.
Perjanjian kerja sama ini semakin memastikan pelaksanaan revitalisasi sarana dan prasarana di SLB NTB. Apalagi sebelumnya, enam SLB sudah melaksanakan PKS dengan Direktorat PKPLK pada Rakor dan Bimtek Revitalisasi SLB tahap 1 pada akhir Juni 2025 lalu. “Enam SLB itu sudah melakukan kerja persiapan pembangunan, seperti penggalian fondasi, dan lain-lain,” ungkap Eva.
Eva berharap, adanya revitalisasi sarana dan prasarana di SLB ini bisa memenuhi segala kebutuhan dan akses layanan untuk kegiatan belajar mengajar yang aman, nyaman, dan mengasikkan. “Intinya menciptakan sekolah yang ramah untuk pelayanan anak dengan hambatan fungsional,” harap Eva.
Program revitalisasi sangat membantu pemerintah daerah dalam pemenuhan layanan sarpras di satuan pendidikan. “Karena sekolah dengan sarana dan prasana yang baik akan membuat suasana semakin menyenangkan, menngasyikkan, dan pembelajaran akan semakin bermakna karena terpenuhinya fasilitas,” ujar Eva.
Nantinya, Direktorat PKPLK Kemendikdasmen akan mencairkan langsung dana revitalisasi sarpras ke sekolah. Kepala SLB yang akan bertanggung jawab langsung. Menurut Eva, jumlah dana akan menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah.
Eva menjelaskan, program revitalisasi pada satuan pendidikan hadir sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dan pelayanan pendidikan agar lebih optimal. Yaitu pemenuhan akses sarana prasarana di sekolah. Program revitalisasi bermula dari pidato Presiden Prabowo pada saat peringatan Hari Guru Nasional di Jakarta tanggal 25 November 2024. Presiden menyerukan bahwa tidak boleh ada lagi sekolah yang atapnya bocor atau roboh. Tidak boleh ada lagi sekolah yang tidak mempunyai WC atau toilet.
Program revitalisasi menyasar pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas baru, ruang keterampilan, ruang perpustakaan, ruang serba guna, toilet, selasar penghubung dan kantin.
“Pembangunan revitalisasi kantin hanya ada pada SLB, karena diharapkan siswa dengan hambatan fungsional bisa membentuk ekosistem kewirausahaan, dapat menguasai literasi ekonomi, perdagangan dan jual beli sehingga membentuk karakter siswa yang mandiri, lebih kreatif dan mampu berdaya saing di tengah-tengah masyarakat,” pungkas Eva. (ron)
