UPAYA Pemerintah Kota Mataram untuk mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) semakin intensif. Saat ini, hanya satu OPD yang berhasil meraih predikat WBK, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). Namun, dua OPD lainnya disebut tengah bersiap menyusul.
Dalam rapat gabungan komisi dewan dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, SH., mengungkapkan bahwa satu OPD lainnya hampir mencapai 99 persen kesiapan menuju WBK yakni Dinas Dukcapil. “Kalau dipersentasekan, sudah mencapai 99 persen,” ujarnya, Kamis, 24 Juli 2025.
Dikatakan Wardana bahwa dua OPD yang disebut siap menyusul adalah Dispora dan Dinas Dukcapil. Kedua dinas tersebut dinilai cukup serius menyiapkan diri, termasuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek pelayanan publik dan penataan ruang kerja yang menjadi indikator penting dalam penilaian WBK.
“Kami lakukan rapat-rapat serius, mencari tahu penyebab belum tercapainya WBK. Sebenarnya ini simpel, hanya soal pelayanan, tata ruang, dan layout. Semua itu menjadi poin penilaian,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, Dukcapil telah mengusulkan renovasi interior dan penataan ulang ruang pelayanan di dua OPD tersebut. Anggaran sebesar Rp400 juta disebut telah dialokasikan untuk mendukung upaya tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun ini.
“Jangan hanya diapresiasi secara lisan, tetapi harus ada tindakan nyata. Jadi, kami putuskan untuk menganggarkan langsung dalam APBD Perubahan agar lebih konkret. Ini penting sebagai embrio bagi OPD lain agar ikut terpacu,” tambahnya.
Langkah ini diharapkan bisa menjadi pemicu bagi OPD lainnya untuk ikut berbenah dan berlomba-lomba meraih predikat WBK. Dengan semakin banyaknya OPD yang bebas dari korupsi, Kota Mataram diharapkan dapat menjadi salah satu daerah percontohan dalam hal tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Apalagi Inspektorat juga menyatakan komitmennya untuk terus mengawasi dan mendorong terciptanya tata kelola yang baik, tidak hanya di OPD, tetapi juga di lingkungan sekolah dan lembaga lainnya. “Kita ingin Mataram menjadi kota yang benar-benar bebas dari praktik korupsi. Dengan sinergi yang kuat, hal ini bukan mustahil untuk dicapai,” pungkasnya. (fit)
