Giri Menang (Suara NTB) – Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (BI NTB) kembali melaksanakan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2025, sebagai bagian dari misi mendistribusikan dan mengedukasi masyarakat terkait uang rupiah di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Tahun ini, sebanyak Rp8,085 miliar uang tunai dibawa untuk penukaran uang lusuh di lima pulau terluar NTB.
Pelepasan ekspedisi dilakukan oleh Kepala Perwakilan BI NTB, Berry A. Harahap, di Pelabuhan Gili Mas, Lembar, Lombok Barat, pada 29 Juli 2025. Kegiatan berlangsung hingga 4 Agustus 2025, dengan dukungan TNI Angkatan Laut melalui kapal KRI Tongkol.
Ekspedisi kali ini menjangkau lima wilayah terpencil seperti Pulau Moyo, Bajo Pulo, Desa Pusu, Pulau Medang, Pulau Maringkik
Menurut Deputy Kepala Kantor Perwakilan BI NTB, Ignatius Adhi Nugroho, nilai uang yang dibawa naik sekitar 6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Ignatius menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah pembagian uang, tetapi untuk penukaran uang lusuh dengan uang baru sesuai kebutuhan masyarakat. Hal ini bertujuan memastikan transaksi ekonomi tetap efisien dan aman, khususnya di wilayah tanpa akses perbankan.
Selain penukaran, BI juga melakukan edukasi Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah (CBP) untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang penggunaan uang secara bijak.
Meski BI terus mendorong digitalisasi melalui QRIS, uang tunai masih menjadi kebutuhan utama di daerah 3T yang belum terjangkau layanan digital dan internet. “Di daerah terluar seperti ini, transaksi non-tunai belum bisa sepenuhnya diterapkan,” ujar Ignatius.
Dari evaluasi sebelumnya, BI mencatat bahwa uang di pulau-pulau terluar cepat rusak karena masyarakat harus menyeberang pulau untuk mendapatkan uang layak edar. Minimnya akses bank membuat kegiatan seperti ini menjadi krusial. “Masyarakat kesulitan mendapatkan uang baru. Maka kegiatan ini sangat penting agar mereka tetap mendapatkan uang yang layak edar,” tambah Ignatius.
Walaupun tidak memberikan dampak kesejahteraan secara langsung, peredaran uang layak edar dapat menunjang stabilitas ekonomi lokal dengan menjaga kelancaran transaksi. “Jangan bayangkan kegiatan ini langsung membuat masyarakat makmur, tapi yang pasti, transaksi jadi lebih efisien dan aman. Itu yang kita jaga,” pungkasnya. (bul)
