Mataram (suarantb.com) – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka menegaskan akan mencabut Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp600 ribu jika penerima ketahuan menyalahgunakan dana, apalagi menggunakan untuk judi online.
Dia menekankan penerima BSU agar menggunakan bantuan secara bijak dan produktif, terutama untuk kebutuhan keluarga dan pendidikan anak.
“Tolong uangnya dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Jangan ada yang digunakan untuk judi online (judol). Tapi saya yakin di sini tidak ada yang seperti itu. Kalau ketahuan judol, mohon maaf, bantuannya dicabut. Pasti ketahuan,” tegasnya, Jumat, 1 Agustus 2025.
Secara khusus, Gibran juga mengingatkan para pria penerima bantuan agar tidak langsung membelanjakan uang ke warung untuk membeli rokok. Melainkan dana bantuan untuk kepentingan anak-anak, seperti membeli buku dan perlengkapan sekolah, terlebih di awal tahun ajaran baru ini.
“Lebih baik uangnya dipakai untuk anak-anaknya. Ini kan tahun ajaran baru, untuk beli buku, beli tas. Jadi untuk kegiatan yang produktif,” ujar Gibran.
Di samping mengimbau penerima, mantan Wali Kota Solo itu meminta para pemangku kebijakan, Menteri Ketenagakerjaan, Dirut Bank Himbara, Dirut PT POS, serta Gubernur NTB agar penyaluran BSU 100 persen tepat sasaran, terutama kepada masyarakat yang berada di wilayah terpencil.
“Saya titip realisasinya harus 100 persen. Nanti mungkin tantangannya pada saat penyerahan bantuan di area-area terpencil. Saya minta tolong Pak Gubernur, para Dirut, untuk bisa membantu agar masyarakat yang berhak menerima, benar-benar bisa menerima manfaatnya,” pungkasnya.
Penyaluran BSU di NTB Mencapai 93,8 Persen
Penyaluran BSU di NTB telah mencapai 93,8 persen. Dari total 134.639 penerima, bantuan telah disalurkan kepada 126.298 orang. Di Kota Mataram sendiri, dari 46.713 penerima, sebanyak 44.064 orang atau 94,3 persen telah menerima bantuan.
Penyaluran sepenuhnya, pemerintah memberikan tambahan waktu lima hari kepada Kantor Pos untuk penyaluran seluruhnya. Untuk mengejar target, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, mulai dari pengumuman melalui media sosial hingga menghubungi penerima satu per satu melalui nomor telepon yang terdaftar.
Plt Dirut PT Pos Indonesia, Endi Abdurrahman mengatakan petugas aktif melakukan jemput bola ke lokasi-lokasi terpencil dan pelosok, termasuk wilayah kerja nelayan dan perkebunan.
Dia mengakui, pihaknya menghadapi adanya sejumlah kendala selama proses penyaluran. Di antaranya yaitu penerima yang bekerja di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), minimnya data identitas seperti NIK atau alamat lengkap, serta mobilitas penerima yang tinggi karena pekerjaan.
“Mereka sering berpindah-pindah, ada yang hanya tercantum nama desanya, tanpa alamat jelas. Tapi ini tetap jadi komitmen kami. Insyaallah, lima hari cukup untuk menyelesaikan,” tegasnya. (era)
