Sumbawa Besar (Suara NTB) – Anggota Komisi V DPR I Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) 1, Mori Hanafi, meminta Pemkab Sumbawa agar lebih bersabar untuk merealisasikan program Inpres Jalan Daerah (IJD) karena postur APBN yang sangat terbatas.
“Jadi, yang mengajukan IJD sebanyak 522 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia ditambah 38 Provinsi dengan nilai total permintaan sebesar Rp94 triliun dan posisi anggarannya yang tersedia hanya Rp4 triliun,” kata Mori saat kunjungan kerja di Pemkab Sumbawa, Jumat, 1 Agustus 2025.
Dia pun menyebutkan, di tahun 2026 untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sampai dengan saat ini anggarannya masih nol (tidak ada) dalam perencanaan anggaran pemerintah. Tidak di anggarannya DAK maka andalan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah IJD.
“Jadi, konsekuensi pemerintah kalau DAK tidak ada maka IJD harus ada sehingga penanganan terhadap infrastruktur yang ada di daerah tidak menjadi kendala nanti,” ucapnya.
Kebutuhan anggaran tersebut belum lagi berbicara keadilan melainkan hanya berbicara kalkulasi saja. Dia menggambarkan jika Rp100 miliar masing-masing Kabupaten/kota di seluruh Indonesia dipenuhi maka dibutuhkan anggaran sebesar Rp52 triliun di luar provinsi.
“Uangnya hanga Rp4 triliun yang tersedia saat ini, sehingga butuh upaya ekstra untuk mengejar kebutuhan anggaran untuk memastikan IJD yang diusulkan Pemkab Sumbawa bisa terealisasi,” ujarnya.
Mori pun meyakinkan, terhadap kondisi tersebut pihaknya tetap akan melakukan kordinasi dan komunikasi lebih lanjut dengan kementerian terkait termasuk Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dilakukan agar anggaran untuk IJD ini bisa ditingkatkan minimal tidak terlalu jauh dari anggaran yang dibutuhkan.
“Kordinasi kita lakukan paling tidak agar anggaran untuk IJD bisa ditingkatkan paling tidak dari kebutuhan Rp94 triliun bisa dipenuhi sampai dengan Rp42 triliun,” tambahnya.
Upaya komunikasi lebih lanjut juga dilakukan dengan harapan apa yang menjadi kebutuhan daerah bisa dipenuhi oleh pemerintah. Tentu angka yang dibutuhkan tersebut belum berbicara keadilan sehingga diminta kepada Pemerintah untuk kerja lebih ekstra untuk mengejar kebutuhan anggaran tersebut.
“Kita akan rapatkan lebih lanjut terkait kondisi tersebut, karena pada prinsipnya masalah infrastruktur jalan ini merupakan kebutuhan dari pemerintah kabupaten/kota dan kami akan terus berupaya memperjuangkan kebutuhan masyarakat,” tukasnya. (ils)
