PEMERINTAH Kota Mataram meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk bergerak lebih cepat dan optimal menyikapi inflasi yang terjadi saat ini. Hingga Agustus 2025, angka inflasi di Kota Mataram tercatat mencapai 2,82 persen. Kenaikan harga dipicu oleh beberapa komoditas utama seperti emas, beras, bawang merah, tomat, kopi dan minyak goreng.
Inflasi menjadi tantangan besar di tengah musim kemarau yang mengganggu produksi pertanian. Oleh karena itu, semua pihak diminta bersinergi agar kestabilan harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
“Kita melihat memang ada kecenderungan harga naik, apalagi memasuki musim kemarau. Terutama bahan pokok, harganya naik sedikit demi sedikit,” ujar anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., kepada Suara NTB di Mataram, kemarin.
Pemkot menyoroti kurangnya aksi nyata TPID, terutama dalam menyelenggarakan program seperti pasar murah dan operasi pasar yang bisa membantu menahan laju inflasi. Saat ini, menurutnya, sudah tidak terdengar lagi adanya pasar rakyat atau intervensi harga dari pemerintah.
“Ketika sudah terlihat gejala kenaikan harga, harus segera ada antisipasi. Jangan dibiarkan berlarut,” tegas Misban.
Ia juga menyoroti bahwa sebagian besar kebutuhan pokok di Kota Mataram berasal dari luar daerah, sehingga sangat bergantung pada distribusi. Hal ini membuat harga rentan mengalami fluktuasi tajam jika pasokan terganggu.
“Semua produk yang masuk ke Mataram ini bukan hasil produksi lokal. Maka, distribusi harus dikendalikan agar tidak terjadi kelangkaan,” jelas politisi Hanura ini.
Pemkot juga meminta agar program-program ketahanan pangan seperti gerakan menanam cabai dievaluasi secara menyeluruh. Pasalnya, jika berhasil, program semacam ini dapat membantu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pasar dan menekan kenaikan harga.
“Kalau cabai saja naik, bagaimana dengan komoditas lain? Makanya gerakan seperti ini harus dievaluasi, apakah panen berhasil atau malah gagal. Jangan hanya gerakan tanpa hasil,” imbuhnya.
Misban menegaskan pentingnya kolaborasi antar-stakeholder, termasuk distributor, produsen, dan dinas terkait, dalam menyikapi masalah inflasi. Ia berharap TPID tidak hanya mengandalkan data, tapi juga responsif terhadap situasi pasar.
“TPID seharusnya paham kapan harus bergerak. Jangan sampai ketika harga sudah tinggi, baru ada respons. Itu sudah terlambat,” tandas Misban. (fit)
