Mataram (Suara NTB) – Kualitas pelayanan publik di Kota Mataram terus menunjukkan perbaikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, tantangan terbesar yang masih membayangi adalah pemerataan akses di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga layanan dasar lainnya.
Secara umum, pelayanan publik di Kota Mataram dinilai sudah berada di jalur yang benar, namun masih membutuhkan peningkatan signifikan dari sisi pemerataan, keterjangkauan, dan responsivitas. Hal ini penting agar semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, dapat merasakan manfaat dari pelayanan yang disediakan pemerintah daerah secara adil dan merata.
Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi PKS DPRD Kota Mataram, H.M. Nurul Ichsan dalam rapat paripurna sore kemarin. Di sektor pendidikan, penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) justru menimbulkan sejumlah persoalan baru. Banyak orang tua mengeluhkan minimnya sosialisasi serta permasalahan dokumen kependudukan yang tidak valid. Alhasil, sejumlah siswa tidak dapat mendaftar ke sekolah sesuai zonanya, menyebabkan kebingungan dan kekecewaan di kalangan masyarakat.
Distribusi siswa juga menjadi masalah tersendiri. Sekolah-sekolah favorit mengalami kelebihan kuota, sementara sekolah lainnya justru kekurangan murid. Kondisi ini dinilai menciptakan ketimpangan baru dalam akses pendidikan yang berkualitas.
Sementara itu, lanjut Ichsan, di sektor kesehatan, capaian positif terlihat dari penurunan angka stunting dan meningkatnya harapan hidup masyarakat Kota Mataram. Meski demikian, pelayanan kesehatan untuk kelompok lanjut usia (lansia) dan penanganan kesehatan mental remaja masih dinilai belum optimal dan perlu mendapatkan perhatian lebih serius dari pemerintah daerah.
Kemajuan juga terlihat pada pelayanan administrasi publik. Kehadiran Mall Pelayanan Publik serta digitalisasi layanan seperti KTP elektronik dan perizinan dinilai mempercepat dan mempermudah akses masyarakat. Laporan dari Ombudsman menyebutkan bahwa sistem pengaduan publik berjalan dengan cukup baik, bahkan jumlah kasus maladministrasi tercatat menurun dalam satu tahun terakhir.
Namun demikian, lanjut anggota Komisi II ini, beberapa layanan dasar lainnya masih belum menunjukkan kinerja maksimal. Salah satu contohnya adalah transportasi publik yang hingga kini belum tersedia secara memadai di Kota Mataram. Akibatnya, warga masih bergantung pada kendaraan pribadi untuk mobilitas sehari-hari.
‘’Layanan persampahan juga menjadi sorotan. Frekuensi pengangkutan sampah yang rendah menyebabkan warga membuang sampah sembarangan, termasuk ke aliran sungai. Hal ini tidak hanya menimbulkan pencemaran lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan masyarakat,’’ ungkap Ichsan.
Partisipasi publik dalam pembangunan dan pengawasan pelayanan mulai tumbuh, terutama melalui kanal-kanal aduan online yang disediakan pemerintah. Meski demikian, tindak lanjut dari aduan masyarakat dinilai oleh Fraksi PKS masih lemah, sehingga menimbulkan kesan bahwa aspirasi warga belum sepenuhnya ditangani dengan serius. (fit)
