Mataram (Suara NTB) – Operasional koperasi merah putih terancam tidak bisa berjalan mulus. Himpunan bank milik negara tidak memiliki skema khusus untuk pembiayaan atau bantuan modal koperasi merah putih.
Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Mataram, H. Muhammad Ramadhani menjelaskan, rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal pada, Rabu, 20 Agustus 2025. ingin melihat progres koperasi merah putih di kabupaten/kota di NTB. Selama ini, pendanaan atau modal koperasi diharapkan mendapatkan pinjaman dari bank milik negara. Akan tetapi, belum ada petunjuk teknis dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk skema pinjaman koperasi merah putih. “Pimpinan dari masing-masing himbara ada BNI, Mandir, dan BRI hadir saat rapat itu. Tetapi mereka belum ada petunjuk apapun dari pimpinannya,” jelasnya ditemui pada, Kamis, 21 Agustus 2025.
Pemberian modal diberlakukan sama pada umumnya. Dhani mengatakan syarat dan ketentuan sama seperti pinjaman modal. Artinya, debitur harus memiliki aset yang diagunkan atau jaminan, bunga dikenakan 6 persen. “Syarat dan ketentuannya berlaku,” ujarnya.
Selain itu, proposal bisnis diajukan koperasi merah putih ke himbara harus ditangani oleh kepala daerah. Alasannya lanjut Dhani, apabila setoran koperasi macet, maka dibebankan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk pembayaran. “Hal ini nanti saya akan sampaikan ke Pak Wali,” ujarnya.
SDM Jadi Tantangan
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram mengakui, tantangan terbesar yang dihadapi di koperasi merah putih adalah sumber daya manusia. Rencana penempatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di masing-masing koperasi merah putih dinilai dapat membantu.
Saat ini lanjut dia, koperasi merah putih membutuhkan kualifikasi SDM untuk administrasi atau penghitungan neraca. “Kalau memang ada rencana seperti itu sangat bagus dan membantu sekali,” pungkasnya.
Sebagian sumber daya koperasi merah putih memiliki latar belakang bisnis, pelaku UMKM, dan lain sebagainya. Mereka memiliki waktu luang untuk membantu atau terlibat dalam organisasi. Warga yang ditunjuk secara umum lebih pada kesadaran untuk berpartisipasi saja. (cem)
